KLHK Menerima Putusan Pengadilan Terkait Kebakaran Hutan


Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengaku bakal mempelajari putusan hakim di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang mengabulkan sebagian gugatan warga atas pemerintah sebagai tergugat.

Hal ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Penegakkan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, dirinya sudah mengetahui ada putusan hakim tertanggal 22 Maret 2017, namun belum bisa bersikap lantaran belum membaca detail salinan putusan.

“Kami masih menunggu salinan putusan kami terima. Jika memang ada yang harus kami lakukan, kami pasti akan lakukan,” kata Roy, sapaan Rasio Ridho Sani, Sabtu (25/3).
Hal ini, tentu saja memperlihatkan kelegowaan pemerintah dalam menghadapi putusan pengadilan.
Sebelum putusan dilakukan, Roy menjelaskan, bahwasannya KLHK telah melakukan sejumlah langkah strategis pascakebakaran hutan dan lahan yang masif tahun 2015. Salah satunya dengan menerbitkan peraturan menteri yang memerintahkan, seluruh lahan terbakar sepanjang tahun 2015 diserahkan untuk negara.

Berdasarkan Data Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) tahun 2015 menyebutkan, kebakaran yang terjadi di lahan gambut seluas 196.987 hektare dan lahan nongambut seluas 133.876 ha.

“Ada ratusan ribu hektare luasnya, saya lupa jumlah persisnya. Itu sudah diserahkan ke negara. Mereka juga dilarang untuk melakukan kegiatan di lahan gambut dalam,” ujar Roy.

Bahkan, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan pemerintah harus memberi peringatan dan membongkar nama-nama perusahaan yang terlibat, KLHK sudah melakukan hal itu.

Roy mengatakan bahwa KLHK tidak tinggal diam menindaklanjuti kebakaran hutan dan lahan dua tahun lalu tersebut. Sepanjang 2015, KLHK telah memberi peringatan kepada 115 perusahaan dan 36 korporasi mendapat sanksi, mulai dari pencabutan hingga pembekuan kegiatan.

“Kami juga sudah buka semua datanya ke media, tidak ada yang kami tutupi, perusahaan yang lahannya terbakar itu,” tutur Roy.

Sebelumnya, dalam jumpa pers pada 21 Desember 2015, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar memang menyebut 23 perusahaan yang terlibat pembakaran hutan, namun hanya mengungkap inisial saja. Siti juga mengungkapkan sanksi yang diberikan kepada korporasi tersebut.

Dari 21 perusahaan, lima di antaranya beroperasi di Kalimantan Tengah dengan inisial IFP, TKM, KH, SPW, dan HE. Kelima perusahaan ini mendapat sanksi pembekuan izin.

Seperti yang sudah diketahui, bahw PN Palangka Raya mengabulkan sebagian gugatan masyarakat (citizen lawsuit) terkait kasus kebakaran hutan 2015 di provinsi itu.

Pada putusan yang dibacakan ketua majelis hakim Kaswanto, Rabu (22/3), Presiden diwajibkan melakukan sejumlah gugatan masyarakat Kalimantan Tengah, antara lain mendirikan rumah sakit khusus paru, membuat ruang evakuasi khusus kebakaran hutan, dan membentuk tim gabungan penanggulangan kebakaran.

Selain itu, Majelis hakim juga memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar untuk meninjau dan merevisi izin pengelolaan hutan milik korporasi yang lahannya terbakar tahun 2015. Penegakan hukum perdata dan pidana terkait tindakan perusahaan tersebut juga diwajibkan majelis hakim.

Kemudian, majelis hakim mendesak pemerintah segera membuka daftar perusahaan pelaku pembakaran hutan. Hakim menyatakan, pemerintah harus melaksanakan seluruh vonis itu karena gagal melindungi hak warga atas lingkungan.

Previous Pendekatan Humanis TNI Berbuah manis, 154 Anggota OPM Kembali Ke NKRI
Next TNI Akan Terus Memantau Pergerakan Jenderal NII Garut, Masyarakat Diminta Waspada Terhadap Keberadaan Aliran Sesat