Komphak: Mendukung Tindakan Tegas Aparat Agar Tercipta Pilkada Damai Dan Aman


Komunitas Masyarakat Peduli Hukum dan Keadilan (KOMPHAK) melakukan pernyataan sikap untuk Pelaksanaan Pilkada DKI 19 April 2017.

Karena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 merupakan ajang pemilihan pemimpin Jakarta yang merupakan amanat undang-undang sekaligus pencerminan dari pesta politik dan demokrasi khususnya bagi warga Jakarta.

Menurut mereka hal itu membuat pelaksanaan dari Pilkada ini dapat terlaksana secara aman, damai, jujur, adil, bebas dari tekanan dan intimidasi baik tekanan secara fisik maupun psikis, sebagaimana harapan dan cita-cita dari demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.

Komphak mengatakan selama ini mencermati dinamika dan tensi politik yang begitu tinggi sejak dilaksanakannya pemilukada pada putaran pertama lalu hingga menjelang pelaksanaan Pilkada DKI putaran kedua yang akan dilaksanakan 2 hari lagi.

Karena itulah mereka melakukan pernyataan sikap sebagai berikut;

Pertama, keamanan dan ketertiban Kota Jakarta, adalah hal yang paling utama harus dijaga dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah proses demokrasi. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan keberhasilan dalam pesta demokrasi tersebut.

Kedua, mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk berpartisipasi dalam Pilkada dan menggunakan hak pilihnya dengan baik, serta tidak ragu-ragu untuk meminta perlindungan hukum secara ketentuan yang berlaku atas adanya intimidasi dari siapapun dan pihak manapun.

Ketiga, hak pilih dalam Pilkada DKI adalah hak setiap warga Jakarta yang dilindungi oleh hukum dan undang-undang, serta merupakan hak asasi manusia yang tak boleh dibatasi penggunaannya. Siapapun tak boleh memberikan gangguan sedikitpun, termasuk gangguan psikis, lebih-lebih melakukan bentuk-bentuk intimidasi, kecurangan, serta itikad tidak baik lainnya atas penyelenggaraan Pilkada DKI.
Keempat, menyerahkan proses pengawasan jalannya pemilihan kepala daerah sesuai ketentuan undang-undang sesuai mekanisme hukum sekaligus menyerahkan urusan pengamanan dan ketertiban kepada aparat Kepolisian yang dibantu oleh aparat TNI.

Kelima, menolak kedatangan massa dari luar Jakarta yang tidak berkepentingan dalam proses Pilkada DKI di TPS demi mencegah terjadinya gangguan keamanan, maupun terjadinya konflik, dapat memberikan dampak yang tidak nyaman dan/atau membuat tekanan psikologis bagi para pemilih.

Keenam, menolak kedatangan massa dari luar Jakarta yang tidak berkepentingan dengan dengan Pilkada DKI Jakarta, lebih-lebih akan terlibat dalam proses pengawasan Pilkada DKI Jakarta putaran ke dua, karena tindakan-tindakan tersebut tidak sejalan dengan peran dan fungsi pelaksanaan dan pengawasan yang secara limitatif sudah diserahkan kepada pihak-pihak berwenang. Dalam pada itu, kami menekankan kepada semua pihak untuk hanya menempuh cara-cara yang diatur oleh hukum dan undang-undang bilamana terjadi sesuatu ketidakpuasan dalam menyikapi pelaksanaan Pilkada DKI. Hal ini sebagai penghormatan terhadap tegaknya hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketujuh, mendukung sepenuhnya aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian yang dibantu oleh TNI untuk menindak tegas segala bentuk pengabaian hukum atau anjuran yang telah dikeluarkan dalam rangka menjamin terciptanya kondisi aman dan tertib. Kami juga mendorong aparat penegak hukum dapat menunjukkan netralitas dan jaminan terhadap pelaksanaan pesta demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

Previous Setara Institut: Tuangkan Hak Pilih Sesuai Hati Nurani Tanpa Ada Intimidasi
Next Komphak: Semua pihak Jaga keamanan dan kenyamanan pilgub DKI Putaran Kedua