Korupsi Pengadaan Kapal Patroli Satker KPLP Kemenhub Rugikan Negara Rp.29 Miliar


Jakarta, BuletinInfo – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terus melakukan pengusutan terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan 65 unit kapal patroli fibre pada Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) di Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2013-2014.

Dalam penyidikan, Bareskrim turut menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai ahli penghitungan pekerjaan kapal saat pengecekan kapal tersebut.

Berdasarkan penghitungan sementara jumlah kerugian dari kasus tersebut adalah sebesar Rp29 miliar dari total anggaran proyek Rp36,5 miliar.

Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Brigjen Ahmad Wiyagus dalam keterangannya, Selasa (28/11/2017) menjelaskan bahwa penghitungan kerugian negara itu berdasarkan kapal yang sudah selesai dikerjakan perusahaan pemenang tender, tapi tidak diterima Kemenhub. Selain itu juga berdasarkan kapal yang belum dikirim atau belum selesai dikerjakan oleh perusahaan pemenang tender.

“Namun untuk fix-nya atau kepastian nilai riil, nilai kerugian keuangan negara masih dalam tahap proses perhitungan yang salah satunya melalui proses kegiatan pengecekan fisik (kapal patroli),” jelas Wiyagus.

Dalam bulan ini, Wiyagus melanjutkan, Dittipikor Bareskrim bersama KPK, BPK telah mengecek 18 unit kapal patroli yang berada di berbagai daerah yaitu Tangerang, Jakarta, Banyuwangi, Surabaya, Pekanbaru, Tarakan, Banjarmasin dan Labuan Bajo.

“Total kapal patroli sebanyak 18 unit (yang sudah dicek) dengan rincian (kapal) kelas III sebanyak 2 unit, kelas IV sebanyak 6 unit dan kelas V sebanyak 10 unit,” ujarnya.

Selain KPK dan BPK, Bareskrim juga menggandeng perusahaan Biro Klasifisikasi Indonesia (BKI) sebagai ahli penghitungan pekerjaan kapal saat pengecekan kapal.

“Pengecekan fisik dalam rangka mengkonstruksikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, sebagai akibat daripada pengadaan yang dilakukan dengan tidak benar dan secara melawan hukum, serta terjadi kecurangan pada saat proses lelang pengadaannya,” terang Wiyagus.

Menurut Kasubdit III Dittipikor Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Cahyono Wibowo, dalam pembuatan kapal tersebut terdapat banyak kebohongan. Banyak kapal yang rusak bahkan bahan-bahannya tidak sesuai dengan ketentuan. Temuan itu berdasarkan hasil cek fisik kapal bersama-sama dengan KPK dan BPK serta BKI.

Dia menjelaskan pemeriksaan cek fisik dilakukan awal November hingga saat ini dengan jumlah total 18 kapal tersebar di wilayah Tangerang, Jakarta, Banyuwangi, Surabaya, Pekanbaru, Tarakan, Banjarmasin dan Labuan Bajo.

Dalam kasus ini, ‎pihak kepolisian telah menetapkan pejabat di Kemenhub berisial C sebagai tersangka terkait kasus dugaan pembelian 65 kapal patroli fibre.

‎Proyek yang digarap oleh Kesatuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) ini dianggarkan Rp36,5 miliar. Dalam proyek tersebut C diketahui sebagai Kepala Pokja Pengadaan Kapal. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan belum semua kapal diserahkan ke Kemenhub.

Previous Wujud Apresiasi Keberhasilan Terhadap Pemerintahan Jokowi, Forum Pemuda dan Mahasiswa Makassar Akan Gelar Aksi Kebangsaan ‘Jokowi Bekerja’
Next Kapolri: Reuni 212 ditunggangi dengan muatan politik terkait dengan Pilkada dan Pilpres