KPK Minta Fraksi Tolak Hak Angket Agar Terus Konsisten


Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta sejumlah fraksi yang menolak hak angket untuk konsisten dengan sikapnya.

Sebelumnya, DPR telah menyetujui usulan hak angket yang diajukan Komisi III, meskipun mendapatkan penolakan dari beberapa fraksi.

Hak angket tersebut bertujuan mendesak KPK membuka berita acara pemeriksaan (BAP) dan rekaman pemeriksaan mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani.

Beberapa fraksi tersebut adalah Fraksi Demokrat, Gerindra, dan PKB menyatakan menolak usulan hak angket tersebut. Bahkan, ketiga fraksi memilih walkout saat rapat paripurna memutuskan menyetujui usulan hak angket.

“Kita perlu mencermati lebih lanjut terutama fraksi-fraksi yang sudah menyatakan penolakan, untuk tetap konsisten menolak,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (2/5).

Dia menjelaskan dalam UU MD3, bahwa hak angket ditujukan terhadap berjalannya penerapan UU atau implementasi UU di wilayah pemerintahan atau eksekutif. Dengan demikian, hak angket tidak ada hubungannya dengan proses penegakan hukum yang dilakukan KPK.

Karena itu, dia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membuka BAP dan rekaman pemeriksaan Miryam meski didesak dengan hak angket.

“Kami dapat banyak sekali mendapat masukan dari ahli hukum tata negara dan pihak lain yang mendukung, KPK tetap fokus pada penegakan hukum dan tidak buka bukti hukum untuk wilayah politik,” tegasnya.

Kedepannya, Febri berharap, agar kewenangan DPR seperti hak angket harus diatur secara spesifik agar tidak masuk dalam proses hukum yang sedang berjalan. Dengan demikian, kewenangan pengawasan yang dimiliki DPR dapat digunakan secara tepat. Dikatakan, penangkapan, pemeriksaan dan penahanan terhadap Miryam yang sempat buron menjadi salah satu poin yang memastikan proses hukum masih berjalan saat ini.

“Karena itu kalau ada bukti-bukti yang dibuka di luar proses hukum yang berjalan ini tentu berisiko mengganggu kasus yang ditangani KPK. Kita perlu bedakan mana ranah penegakan hukum dan mana ranah politik,” katanya.

Previous GP Ansor Ajak Generasi Milenial Bentengi Diri Dari Radikalisme Dan Intoleransi
Next Kepolisian Buru Pelaku Penembakan Anggotanya Di Papua