KPPU : Pemerintah sebaiknya mengatur lebih dulu acuan harga beras jenis medium


Jakarta, BuletinInfo.com – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rauf, mengatakan beras punya banyak jenis dan kualitas, sehingga pemberian satu harga acuan yang kemudian bisa menjadi harga eceran tertinggi (HET) akan membingungkan pedagang dan bisa menimbulkan keresahan pelaku usaha pangan.

Usulan tersebut muncul setelah KPPU bertemu dengan sejumlah stakeholder beras seperti Satgas Pangan, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Perum Bulog, Persatuan Pengusaha Penggilingan (Perpadi), dan pelaku usaha beras.

Menurutnya, sebaiknya pemerintah mengatur lebih dulu acuan harga beras medium untuk masyarakat menengah ke bawah. Sementara untuk beras yang biasa dikonsumsi masyarakat menengah atas belum perlu diatur.

“Kita usul ke pemerintah penetapan HET ini dipisahkan untuk kelas menengah bawah dan atas. Dimana untuk menengah bawah ini yang diregulasi dulu, yang menengah atas dicarikan formulanya nanti, bisa lewat mekanisme supply dan demand,” kata Syarkawi.

Dia menuturkan, usul lainnya yakni agar beras kemasan untuk jenis premium wajib mendaftarkan ke SNI (standar nasional Indonesia). Sementara untuk beras medium tak perlu melabelkan SNI.

“Ini usul kita untuk mewajibkan SNI pada beras kemasan premium. Ketiga kita usul juga potong rantai pasok dengan membuat lelang di sentra produksi beras, kemudian penguatan fungsi Bulog agar bisa menyerap beras nasional minimal 20%, kalau saat ini kan kurang dari 10%,” jelas Syarkawi.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan kebijakan penentuan harga eceran tertinggi (HET) beras tak dapat dipukul rata. Alasannya, negara tidak mungkin mengendalikan semua mekanisme pasar.

Menurut Enny, harga acuan pada prinsipnya merupakan harga referensi dan diperlukan agar mengurangi atau menghilangkan ketidaksempurnaan informasi pasar, sehingga petani serta konsumen mempunyai informasi harga acuan yang sama. Namun dikhawatirkan juga membuka multiinterpretasi.

Multiinterpretasi, kata Enny, dalam hal penegakkan hukum dikhawatirkan memicu kebijakan represif. Jika koordinasi tak efektif antarpemerintah, bukannya memberi efek jera, melainkan malah membuat ketidakpastian iklim usaha pangan.

Pemerintah bisa saja jika ingin mengatur jenis tertentu, tapi tidak semua jenis beras dapat diatur. Ia mencontohkan jenis beras yang dapat diatur pemerintah adalah jenis beras yang paling banyak dikonsumsi masyarakat.

Sedangkan jenis beras yang di luar penetapan pemerintah, terutama beras premium harus diserahkan pada mekanisme pasar.

Previous Presiden Jokowi: Tidak Ada Kekuatan Absolut, Kan Ada Media, LSM, Dan DPR Yang Mengawasi
Next Landasan Pacu Bandara Halim Perdanakusuma yang terkelupas telah diperbaiki