KPU DKI : Penggunaan Kampanye Negatif Diperbolehkan, Namun Kampanye Hitam Dilarang


Jakarta, BuletinInfo – Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengizinkan kampanye negatif atau negative campaign dilakukan oleh pasangan calon gubernur DKI Jakarta 2017-2022 beserta tim suksesnya.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Kelompok Kerja Kampanye KPU DKI Jakarta Dahliah Umar mengatakan kampanye negatif tersebut harus didasarkan pada data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Saling serang dalam hal untuk mengadu program itu sebenarnya boleh-boleh saja. Namanya negative campaign itu adu program, tunjukkan kelebihan diri dan kekurangan orang itu tidak apa-apa asal didukung fakta dan data yang kredibel yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Dahliah Umar saat diskusi bertajuk Adu Program vs Kampanye Hitam di Cikini, Jakarta, Sabtu (31/3/2017).

Dia secara jelas membedakan antara kampanye negatif dengan kampanye hitam (black campaign).

Menurutnya kampanye yang menyinggung isu Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) adalah bentuk kampanye hitam yang tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Sedangkan kampanye, menurutnya adalah untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Di dalam sebuah kampanye, perselisihan pendapat yang sangat tajam pasti terjadi, akan tetapi, perselisihan pendapat tersebut adalah hal yang lumrah.

“Perselisihan pendapat yang cukup keras itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Bagus sebenarnya saling serang boleh, saling kritik boleh asal didasarkan dengan data yang ada, bukan asumsi apalagi memanfaatkan isu-isu SARA untuk memainkan emosi masyarakat. Itu yang menurut saya tidak sehat,” ungkap Dahliah.

Dia mengatakan bahwa pelaku kampanye hitam diancam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa barang siapa yang melakukan kegiatan kampanye yang bernuansa menghina dan menghasut bisa dikenakan ancaman pidana.

“Ukurannya bahwa orang itu menghina dan menghasut dan konten kampanye yang disampaikan itu adalah kampanye hitam yang menilai adalah Pengawas. KPU dalam hal ini melakukan langkah-langkah supaya tidak ada pelanggaran kampanye yang merugikan masyarakat,” kata Dahliah Umar.

Saat ini, masyarakat masih banyak yang belum mengerti perbedaan antara kampanye hitam dan kampanye negatif.

Hal itu membuat masih maraknya, kampanye hitam yang dilakukan pendukung pasangan calon (paslon). Padahal sebetulnya mereka harus tahu bahwa kampanye hitam merupakan bentuk pelanggaran yang dapat diproses pidana.

Sehingga nantinya, tidak ada lagi kampanye yang menggunakan isu-isu SARA dan kabar-kabar bohong.

Previous Al Khaththath tidak "Gentleman", tidak berani bertanggung jawab atas perbuatannya sebagai penanggungjawab aksi 313
Next Kementerian ESDM Akan Turunkan Sejumlah Ahli Untuk Kaji Persoalan Semen Rembang

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *