Luhut: Akusisi 51 Persen Saham Freeport Itu Sudah Pantas


Jakarta – Menko Maritim, Luhut Panjaitan menyebutkan bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi beranggapan, bahwa setelah masa operasi PT Freeport Indonesia di Papua mencapai 50 tahun, maka sudah sepantasnya negara memiliki 51% saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut, diucapkan di kompleks Istana Negara, Jakarta Selasa (21/2/2017).

Hal itu diucapkan Luhut setelah terjadi penolakan Freeport atas Klausul Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diajukan pemerintah karena kewajiban divestasi saham 51%.

Freeport sendiri hanya mau divestasi hingga 30% dan menolak menyerahkan saham mayoritasnya ke Indonesia.

Bahkan pihak Freeport mengancam membawa masalah ini ke Arbitrase Internasional.

Sedangkan, pihak Pemerintah Indonesia dengan tegas menyatakan siap menghadapi gugatan tersebut.

Menurut Luhut saat ini Freeport mungkin masih menggunakan pola pikir lama mengenai Indonesia, merasa mereka berkontribusi cukup besar, namun jaman sudah berubah, saat ini sektor bisnis lain jauh lebih besar kontribusinya.
Malang.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, yang menyatakan bahwa penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia sangat sedikit dibanding dengan penerimaan dari sektor lainnya, hal ini disampaikan dalam kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Malang, Selasa (21/2/2017).

Dalam keterangannya, Jonan menerangkan bahwa penerimaan negara dari cukai rokok Rp 139,5 triliun pertahun, jauh lebih banyak dibandingkan Freeport yang hanya berkontribusi sebesar Rp 8 triliun, di mana selama 25 tahun total royalti dan pajak PT Freeport Indonesia hanya sebesar Rp 214 triliun.

Jumlah ini jauh lebih kecil dibanding devisa dari tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mencapai Rp 144 triliun pada tahun 2015.

Demikian pula dibandingkan penerimaan negara dari PT Telkom yang sebanyak Rp 20 triliun per tahun.

Oleh karena itu, Jonan menegaskan bahwa Freeport harusnya proporsional, karena menurutnya nilai jual Freeport yang tidak mahal, dengan segala aser tambangnya didunia hanya sebesar 20 miliar dollar AS (Rp.270 Trilyun).

Angka ini jauh lebih rendah dibanding nilai jual PT Telkom Indonesiadan Bank Central Asia (BCA) yg mencapai 29 miliar dollar AS. Juga dari nilai jual Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar 21 miliar dollar AS.

Keinginan pemerintah tersebut, menurut Luhut karena pemerintah tidak mau bangsa Indonesia direndahkan karena saat ini banyak putra putri Indonesia yang sudah mampu menjalankan tambang sekelas Freeport.

Terlebih lagi, banyak putra putri Indonesia terbaik lulusan dari ITB, ITS, UGM menjalankan roda produksi Freeport. Dari ITB saja ada 500 orang lebih yg siap menjalankan Freeport.
Kemudian Luhut juga menyampaikan agar kita jangan mengganggap remeh bangsa kita sendiri, sebagai warganegara dengan rasa kebanggaan dan rasa nasionalisme kita, maka sebagai negara berdaulat kita tidak mau didikte Freeport. Sudah waktunya pemerintah Indonesia bertindak tegas menegakkan aturan di bidang pertambangan, mendapatkan saham mayoritas Freeport, demi membela kepentingan nasional dan kemakmuran rakyat serta menjaga kedaulatan dan harga diri

Previous Presiden Jokowi: Penyimpangan praktik Demokrasi saat ini terjadi diIndonesia
Next Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Di Papua Untuk Pemerataan Ekonomi

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *