Mahkamah Konstitusi kemungkinan besar akan menolak uji materi perppu ormas karena kedudukan hukum para pemohon masih dipersoalkan


Jakarta, BuletinInfo – Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) meyakini Mahkamah Konstitusi akan menolak gugatan uji materi terhadap Perppu No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak.

Anggota FAPP, I Wayan Sudirta mengatakan, ada beberapa alasan uji materi tersebut bakal ditolak.

Salah satunya, kedudukan hukum para pemohon masih menjadi poin yang dipersoalkan.

“Permohonan para pemohon ditolak yakin seyakin-yakinnya. Alasan pertama, dari segi legal standing saya lihat tidak cukup kuat. Bagaimana mau menang jika legal standing saja masih dipersolakan, diragukan, berputar-putar berganti-ganti (pemohonnya),” kata Sudirta di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2017).

Alasan berikutnya, lanjut Sudirta, Perppu Ormas diterbitkan sesuai undang-undang dan kondisi yang mendesak.

Mengacu pada survei yang dilakukan Wahid Foundation bersama Lingkar Survei Indonesia pada 2016 menyebutkan bahwa 11 juta dari 150 juta penduduk muslim Indonesia mengaku siap melakukan tindakan radikal.

Jumlah tersebut sama dengan 7,7 persen dari total penduduk muslim Indonesia.

Sedangkan 600 ribu orang atau 0,4 persen penduduk muslim Indonesia pernah melakukan tindakan radikal.

Sudirta menilai tidak tepat anggapan bahwa penerbitan Perppu Ormas menjadi bukti pemerintah tidak demokratis.

Menurut dia, pemerintah tetap memberi ruang bagi ormas yang dibubarkan. Caranya, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kemudian, Penerbitan Perppu masih bisa diperdebatkan di MK.

“Tersedia cukup lembaga dan jalur untuk menempuh upaya hukum utntuk membela hak-haknya,” kata Sudirta.

MK menggelar sidang terkait Perppu Ormas pada hari ini. Agendanya, mendengarkan kererangan Pemerintah dan pihak terkait.

Ada tujuh pihak yang mengajukan gugatan. Diantaranya Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto dan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA).

Adapun FAPP menjadi pihak terkait. FAPP merasa menjadi pihak yang terkena dampak jika ada perubahan terhadap Perppu Ormas.

Previous Dengan Diluncurkannya Perpres Percepatan Berusaha, Pengurusan Perizinan Lebih Cepat Dan Terintegrasi
Next Mencoa bedah keanehan akut KPK secara objektif terkait kasus PT.DGI dan Nazaruddin