Masuknya Investasi China Diimbangi Dengan Ketatnya Pantauan Terhadap Masuknya Paham Komunis dan TKA Ilegal


Jakarta, BuletinInfo – Usai Presiden Joko Widodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi One Belt One Road (OBOR) di Beijing, China, sejumlah kesepakatan kerja sama antarnegara dicapai dengan Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan dalam KTT OBOR tersebut ada beberapa negara melirik investasi dengan Indonesia yaitu Pakistan, Malaysia, Filipina dan China.

Ketertarikan China untuk investasi di Indonesia difokuskan pada tiga area atau wilayah Nusantara yaitu Sulawesi Utara, Kalimantan Utara dan Sumatera Utara.

Untuk investasi China di Sulawesi Utara ada di Bitung dengan potensi investasi yaitu integrasi jalan tol, kereta api, listrik industri, properti dan ada bandara hingga pelabuhan, di Manado,  turis dari China dan dari negara lain naik hampir 1.200 persen sehingga hotel dan restoran kewalahan untuk menampung mereka.

Area kedua, adalah wilayah Kalimantan Utara, dimana terdapat potensi listrik sebesar 7.200 MW yang dapat dikerjasamakan. Di lokasi itu, kata Luhut, juga bisa sekalian dilakukan pembangunan smelter hingga industri turunannya.

Selanjutnya, Sumatera Utara. Kerja sama investasi dimulai dari pembangunan infrastruktur Kuala Tanjung, Parapat, sampai dengan Sibolga. juga jalan terintegrasi ke Pekanbaru, Duri, Dumai.

Polanya, kata Luhut, hampir sama dengan investasi China di wilayah Morowali yang dilakukan secara Business to Business (B to B). “Sehingga tidak akan memengaruhi rasio utang. Kita akan pertahankan rasio utang di bawah tiga persen dari PDB. Pemerintah nanti akan siapkan tanahnya, hingga tax holiday-nya,” ujar dia

Luhut juga mengatakan, investasi yang masuk, sangat jelas akan menimbulkan untung yang berlipat. Tapi sejumlah risiko, yaitu masuknya paham komunisme dan membanjirnya pekerja ilegal harus diantisipasi.

Menko Luhut  mengatakan seluruh elemen di pemerintahan telah diperintahkan untuk memantau agar tak ada tenaga kerja ilegal dari China yang masuk ke Indonesia. Meski begitu Luhut menilai jika jumlah tenaga kerja ilegal ribuan maka masih dapat dikategorikan wajar untuk negara sebesar Indonesia. Namun, jika sampai ratusan ribu, maka itu yang harus ditindaklanjuti.

Luhut berpendapat, bahwa tenaga kerja ilegal bisa diantisipasi dengan menambah daya saing tenaga kerja Indonesia. Salah satu strateginya dapat dilakukan melalui sekolah vokasional, atau keterampilan.

“Untuk mengantisipasi ini kita harus tambahin kompetensi buruh kita,” tambahnya.

Lebih lanjut Menko Luhut juga mengemukakan bahwa Presiden Joko Widodo telah mengumpulkan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Panglima TNI Gatot Nurmayanto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, dan Menkopolhukam Wiranto untuk menghadang masuknya ideologi komunis di Indonesia. Hal ini dikhawatirkan menjadi imbas ketika banjir investasi dari China masuk ke Tanah Air.

Luhut mengakui, masuknya investasi dari China langsung dikaitkan dengan isu masuknya ideologi komunisme di Indonesia Karena itu, Presiden Jokowi pun langsung memerintahkan intelijen untuk memastikan tidak ada ideologi komunis yang masuk.

Jika memang Indonesia akhirnya terdapat paham komunis yang masuk, kata mantan Menkopolhukam ini, Presiden Jokowi  memerintahkan agar hal tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. “Saya minta ini digaris bawahi. Semua teritorial kita diperintahkan, dan sekaligus mencari ada orang yang melaporkan ada kegiatan komunis. Jadi tiga institusi ini bekerja sama,” tegas dia.

Previous Jokowi Terus Difitnah Kriminalisasi Ulama Oleh Lawannya
Next Pemberangkatan TKI Harus Menggunakan Jalur Resmi Untuk Mengurangi Resiko

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *