Menaker Apresiasi Hari Buruh Damai Dan Berharap Dapat Dijadikan Daya Tarik Pariwisata


Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengatakan Hari Buruh Internasional yang jatuh setiap tanggal 1 Mei harus bisa dijadikan sebuah perayaan bahkan menjadi daya tarik pariwisata.

Dia berharap,  Hari Buruh Internasional atau May Day yang selama ini identik dengan aksi demonstrasi turun ke jalan dapat diubah menjadi sebuah perayaan semacam karnaval sehingga citra pergerakan buruh menjadi lebih positif.

Keberadaan May Day justru harus dijadikan momentum untuk meningkatkan reputasi dari pergerakan buruh.

“Bagaimana caranya membuat perayaan May Day yang bisa menjadi daya tarik pariwisata. Hal itu perlu dilakukan agar citra pergerakan buruh menjadi positif dan menarik,” kata  Hanif dalam keterangan tertulis, Senin, 1 Mei 2017.

Dalam kesempatan yang sama, dia mewakili pemerintah memberikan apresiasi dan menghormati buruh yang melakukan aksi unjuk rasa dengan aman, damai, dan tertib.

Namun, dia juga mengajak seluruh pihak untuk mengubah paradigma lama yang
menghadap-hadapkan perjuangan buruh untuk melawan pemerintah dan dunia usaha.

Dengan paradigma kerja sama, buruh bisa mengambil peranan yang lebih dalam ikut menentukan arah kebijakan pemerintah khususnya untuk hal kesejahteraan.

Selain itu, dia menambahkan pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja dan buruh. Salah satu melalui program pembangunan Rusunami masyarakat Berpenghasilan rendah.

Bahkan Jumat (28/9) lalu, Presiden Joko Widodo secara khusus datang untuk meresmikan peletakan batu pertama program yang berkesinambungan dengan program pembangunan satu juta unit hunian dalam kurun waktu lima tahun.

Hal itu menurutnya, karena upah bukan satu-satunya faktor penentu kesejahteraan. Faktor lain adalah sisi pengeluaran yang dapat dikompensasi dengan kebijakan sosial dari negara seperti penguatan akses pendidikan, kesehatan, keuangan, transportasi, dan perumahan yang layak.

“Penyediaan rumah murah yang aman, layak huni dan terjangkau merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.”

Sekedar informasi, Rusunami ini akan menyediakan sembilan ribu unit hunian. Di mana enam ribu di antaranya dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara untuk tiga ribu unit hunian lainnya dikhususkan untuk areal komersial.
Harga yang ditetapkan sebesar Rp 294 juta per unit dengan uang muka 1 persen.

Previous Presiden Jokowi Ajak Pengusaha Hong Kong Investasi Di Indonesia
Next Masyarakat Harus Lebih Bijak Di Medsos, Jadikan Kasus Nathan Sebagai Pelajaran