Mencegah pembengkakan utang, pemerintah membuat skema pembiayaan infrastruktur yang tak membebani APBN dengan menjaring investor


Jakarta, BuletinInfo – Jumlah utang pemerintah dalam beberapa tahun terakhir terus bertambah namun masih dalam batas kewajaran.

Alasan pemerintah menambah utang untuk membiayai berbagai program pembangunan infrastruktur selama 2015-2019.

Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mencatat, per akhir Mei 2017, total utang pemerintah pusat tercatat mencapai Rp 3.672,33 triliun.

Utang pemerintah Indonesia itu antara lain penerbitan surat utang mencapai Rp 2.943,72 triliun hingga Mei 2017. Surat utang itu untuk domestik mencapai Rp 2.163,54 triliun dan eksternal sekitar Rp 780,17 triliun.

Utang pemerintah Indonesia dalam bentuk pinjaman mencapai Rp 728,70 triliun. Pinjaman itu terbesar dari eksternal atau pinjaman luar negeri mencapai Rp 723,53 triliun per 31 Mei 2017. Jumlah tersebut turun dari posisi per April 2017 yang mencapai Rp 729,62 triliun. Sedangkan posisi pinjaman dari dalam negeri mencapai Rp 5,16 triliun per 31 Mei 2017.

Dilihat dari jenis instrumen, utang pemerintah dalam penerbitan surat utang mencapai 80,16 persen dari total utang. Sedangkan pinjaman mencapai 19,84 persen.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, jumlah tersebut sebetulnya masih dalam taraf aman atau tidak membahayakan.

Meski menambah utang, pemerintah juga mencari skema pembiayaan infrastruktur yang tak membebani APBN, yaitu dengan menjaring investor.

“Ini semua akan sangat ditentukan seberapa mampu kita membuat skema-skema pembiayaan infrastruktur itu tidak terlalu bergantung kepada APBN, tapi ya dari investor,” kata Darmin.

Hal inilah yang membuat pemerintah saat ini gencar mengajak swasta untuk ikut serta berinvestasi di program-program pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah, melalui berbagai skema pembiayaan yang disusun sedemikian menarik.

Masyarakat harus melihat posisi utang pemerintah secara proporsional. Rasio utang yang berada di kisaran 27,9% terhadap produk domestik bruto (PDB) masih jauh di bawah ambang batas 60 persen dari PDB dan tergolong masih rendah bila dibandingkan dengan negara lainnya yang bisa mencapai 100-200 persen dari PDB.

“Kita tidak termasuk negara yang utangnya sudah banyak. Kita kalau dilihat perbandingan utang negara, itu ya kita jauh di bawah, kecil,” jelas Darmin.

Pinjaman utang sendiri dilakukan untuk membangun infrastruktur. Namun di saat yang sama, pemerintah juga berpikir supaya infrastruktur tidak dibangun hanya melalui anggaran negara saja atau APBN, tapi juga mengundang investor.

“Ini semua akan sangat ditentukan seberapa mampu kita membuat skema-skema pembiayaan infrastruktur itu tidak terlalu bergantung kepada APBN, tapi ya dari investor,” tukas Darmin.

Mengutip data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa (27/6), total pembayaran cicilan utang pemerintah pada Januari-Mei 2017 adalah Rp 264,754 triliun, atau 51,46% dari pagu, atau yang dialokasikan pada APBN.

Pembayaran pokok utang pada periode itu mencapai Rp 165,888 triliun, terdiri dari pokok pinjaman Rp 25,85 triliun atau 39,11% dari pagu APBN. Kemudian pembayaran pokok Surat Berharga Negara (SBN) Rp 140,038 triliun atau 61,63% dari pagu APBN.

Sementara untuk pembayaran bunga utang, pada periode itu adalah Rp 98,866 triliun atau 44,7% dari pagu APBN.

Pembayaran bunga pinjaman sepanjang periode itu adalah Rp 7,215 miliar (44,72% dari pagu APBN). Sementara untuk SBN, bunga yang dibayar tercatat Rp 91,651 triliun (44,69% dari pagu APBN).

Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah terus menjaga pengelolaan APBN yang sehat dan berkelanjutan dengan meningkatkan penerimaan negara, penurunan defisit, serta pemanfaatan defisit untuk investasi yang produktif dan strategis. Hasilnya berdampak pada defiisit APBN dan pertumbuhan ekonomi selama ini.

Dalam 10 tahun terakhir, rata-rata defisit APBN adalah 1,6% dan rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,6%, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan utang cukup produktif untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian rasio utang terhadap PDB tetap dapat dijaga cukup rendah dan sustainable.

{emerintah akan tetap menjaga defisit APBN di bawah 3% dan rasio utang terhadap PDB pada tingkat yang aman. Di samping itu, pemerintah juga terus memperkuat kredibilitas pengelolaan fiskal dan pengelolaan ekonomi.

“Ini dapat menurunkan biaya utang serta menghindarkan beban bagi generasi yang akan datang,” tuturnya.

Previous Langkah Inilah Yang Harus Dilakukan Untuk Hadapi Ransomware Petya
Next Menjadi Pusat Kebijakan UMKM Asia, Indonesia Patut Berbangga