Mengkafirkan Orang Adalah Bibit Gerakan Terorisme Dan Radikalisme


Jakarta – Gerakan radikal dan terorisme sudah menjadi ancaman yang nyata bagi bangsa Indonesia. Bahkan, kelompok-kelompok yang selalu menyuarakan pendirian negara di luar Pancasila sudah terang-terangan menyatakan keinginannya mendirikan khalifah di Indonesia.

Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai, mengakui dirinya pernah mendalami apa saja faktor penyebab atau bibit tumbuh dan berkembangnya aksi teror dan radikalisme di dunia.

Menurut para ulama Arab seperti Syeikh Dr Najih Ibrahim dan Syeikh Ali hasan Al Halaby, dijelaskan Ansyaad, setiap gerakan aksi teror dan radikalisme selalu dimulai dengan aksi mengafirkan orang.

“Bahkan sesama umat Muslim pun saling mengafirkan. Biasa disebut paham takfiri, orang lain termasuk Muslim juga kena dikafir-kafirkan,” kata Ansyaad Mbai dalam rangkaian kegiatan “Temu Kader Kebangsaan” Indonesia Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (8/5).

Kedua, faktor yang menyebabkan tumbuh berkembangnya terorisme dan radikalisme, yakni paham ekstrem terhadap ajakan jihad.

Dalam paham tersebut, jihad diartikan perang, siap mati kapan pun dan boleh dilakukan.

Di Indonesia, penanggulangan gerakan terorisme dan radikalisme masih sangat terhambat karena banyak faktor, di antaranya masih adanya kegamangan pemerintah dan penegakan hukum, belum kompaknya ormas moderat, adanya kebingungan dari masyarakat dan partai politik.

Saat ini, paham radikal bahkan sudah masuk ke dalam pemerintahan dan sistem pendidikan.

Kondisi tersebut juga diperparah dengan adanya para pemburu kekuasaan yang memanfaatkan kelompok radikal sebagai vote getter dan masih berdiam dirinya tokoh-tokoh kebangsaan.

Hal itu nantinya berbahaya karena akan menjadi pupuk bagi paham radikal di Indonesia.

Perkembangan paham radikal yang makin marak tersebut nantinya berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.

Previous Mendagri: Pembubaran HTI sudah Final
Next Terkait Vonis Ahok, Ketua DPR Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum