Menhub: Pemerintah Tidak Memiliki Niat Untuk Jual Bandara Soetta


Jakarta, BuletinInfo.com –  Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membantah isu bahwa Bandara Soekarno Hatta akan dijual ke swasta.

Menhub Budi Karya menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki niat atau keinginan untuk menjual Bandara Soekarno Hatta ataupun aset nasional lainnya, melainkan kerja sama terbatas dalam hal pengelolaan.

Hal tersebut ditegaskan Menhub terkait munculnya isu negatif dan fitnah terhadap pemerintah tentang penjualan aset negara ke pihak swasta ataupun pihak asing oleh pihak-pihak tertentu yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kapabilitas pemerintah dalam melakukan pengelolaan dan optimalisasi aset-aset negara

Menurut Menhub, sejauh ini pemerintah menawarkan kerja sama swasta dan pemerintah dalam pengelolaan bandara dan pelabuhan dengan menggunakan skema pemanfaatan barang milik negara (aset) dan kerja sama operasional dalam jangka waktu tertentu.

Menhub menuturkan sepanjang joint venture dengan perusahaan nasional dengan komposisi saham maksimal 51 persen : 49 persen untuk perusahaan nasional minimal 51 persen dan asing maksimal 49 persen dengan scope kerja sama penyediaan infrastruktur pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian oleh perusahaan joint venture.

“Hal lainnya yang harus digarisbawahi yang paling utama adalah pada akhir masa perjanjian/konsesi asset menjadi milik pemeritah Indonesia. Ini tercantum dalam aturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) juga ditegaskan bahwa pelabuhan atau bandara yang dikelola tidak dapat dijaminkan atau digadaikan dan sarana prasarana yang dikelola swasta nantinya mutlak menjadi milik negara pada saat perjanjian kerja sama berakhir,” jelas Menhub Budi Karya.

Adapun tujuan dari kerja sama ini, terang Budi Karya, sekali lagi tidak lain untuk mengembangkan dan meningkatkan fasilitas yang ada baik di pelabuhan, bandara, bahkan kereta api sehingga kemampuan dan kapasitas di masing-masing moda transportasi itu dapat meningkat. Akhirnya dapat memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun nasional.

Budi Karya menambahkan tujuan lainnya yakni meningkatkan pelayanan transportasi ke masyarakat. Namun di sisi lain pemerintah dapat menghemat anggaran dan mengalokasikannya (APBN) pada sektor lain yang sangat dibutuhkan untuk nenggerakkan perekonomian.

Dari sektor transportasi, sambung dia, pihaknya mengharapkan paling tidak APBN yang bisa diefisienkan kurang lebih Rp500 miliar sampai dengan Rp1 triliun, ini dari sekitar 30-an pelabuhan dan bandara.

“Saya meyakini bahwa pelabuhan dan bandara yang dikerjasamakan pengelolaannya akan dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak pengelola maupun negara karena nantinya pengelola masih memiliki keharusan mensetorkan kewajibannya ke negara sebagai pendapatan negara,” tandasnya.

Isu penjualan Bandara ini menyeruak berdasarkan komentar mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli di akun Twitter beberapa waktu lalu. Dalam cuitannya, Rizal mengutip sebuah berita tahun 2016 lalu tentang rencana penjualan Bandara Soekarno Hatta dengan skema LCS.

Rizal Ramli menyebut, ide itu adalah cara berpikir yang keblinger dan konyol. “Soekarno-Hatta adalah bandara paling menguntungkan, paling cash-rich. Kok malah mau diswastakan — cara berfikir keblinger & konyol,” cetus Rizal dalam cuitannya di akun media sosialnya, ditulis Senin (13/11).

Rizal lalu menceritakan bahwa pada tahun 2002 dirinya sempat menentang rencana Presiden saat itu yakni Megawati Soekarnoputri yang ingin menjual bandara tersebut. “Silahkan jual bagian Soekarno-nya, (yang) Hatta jangan. (Akhirnya) batal.” demikian bunyi cuitannya.

Skema LCS merupakan salah satu skema yang rencananya akan diterapkan pemerintah dalam mencari pendanaan proyek infrastruktur. Dalam skema ini investor swasta harus membayar uang dalam jumlah besar (upfront cash) di awal kerja sama kepada BUMN yang menjadi operator.

Sebelumnya, Ketua Tim Pelaksana Koordinasi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan pemerintah akan menggunakan skema Limited Concession Scheme (LCS), dengan membuka peluang bagi swasta untuk sama-sama menggarap proyek infrastruktur. Menurutnya, Bandara Internasional Soekarno-Hatta bisa menjadi pilot project yang ideal untuk penerapan LCS pertama di Indonesia. Untuk itu, pihaknya telah berbicara dengan Kementerian Perhubungan untuk mengkaji skema ini. Dengan penerapan skema ini akan ada banyak operator tingkat dunia yang mampu mengembangkan rute baru dan meningkatkan pelayanan sesuai dengan standar bandara yang berada pada urutan atas.

 

Previous Haedar Nashir: Ada semangat solidaritas antar bangsa atau global dalam Pancasila
Next Presiden Jokowi Bersama Kepala Negara Dan Pemerintahan ASEAN Tandatangani Kesepakatan Perlindungan Pekerja Migran di ASEAN