Menkeu Sri Mulyani Prihatin Dengan Maraknya Korupsi Dan Suap Di Daerah


Jakarta, BuletinInfo.com – Tata kelola keuangan yang baik prinsipnya adalah transparansi dan akuntabilitas agar membuat masyarakat tahu bagiamana dana dikelola dan dialirkan untuk kepentingan mereka. Hal tersebut dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Hotel Marlynn, Jakarta, Jumat (1/12).

Sri Mulyani mengaku prihatin terhadap maraknya korupsi di daerah dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disebabkan adanya monopoli kekuasaan, diskresi kebijakan, banyaknya jual beli jabatan dan lemahnya akuntabilitas di daerah.

Sri Mulyani menyebutkan bahwa berdasarkan laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di 2016, sebanyak 71 perkara tindak pindana korupsi terjadi di tingkat provinsi 107 perkara tindak pidana korupsi terjadi di tingkat kabupaten/kota. “Bahkan sebanyak 343 kepala daerah berperkara hukum di kejaksaan, kepolisian‎, dan KPK. Dan sebagian besar karena tersangkut masalah pengelolaan keuangan daerah. Ini jumlah yang luar biasa masif,” ujar Sri Mulyani.

Pemerintah daerah perlu lebih didorong untuk disiplin dan segera menerapkan sistem e-planning, e-budgeting dan e-procurement. Dengan penerapan ketiga sistem, maka masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan APBD. “Kemampuan daerah perencanaan penganggaran dibantu teknologi APBD-nya makin baik lewat e-planning, e-budgeting, e-procurement, itu untuk memerangi pengelolaan APBD sehingga transparan, akuntable dan bebas korupsi,” jelasnya.

Pengelolaan keuangan daerah, menurut Sri Mulyani, memiliki banyak tantangan, mulai dari anggaran yang sedikit namun banyak program, hingga penggelembungan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda).

Persoalan umum di seluruh daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang masih tergantung dengan transfer dari APBN.

Sementara itu, tantangan terbesarnya adalah masih besarnya penggunaan dana untuk belanja pegawai.  “APBD di Provinsi masih sekitar 70,9%, masih besar untuk gaji pegawai,” kata Sri Mulyani.

Pengelolaan keuangan daerah sangat krusial untuk kegiatan ekonomi. Dengan besarnya anggaran untuk gaji tersebut, menyebabkan terbatasnya kegiatan produktif di daerah.

Sri Mulyani menjelaskan, di daerah belum memiliki standar program dan kegiatan dari APBD sehingga menyebabkan, ketimpangan antara program dan jumlah dana yang dimiliki oleh Pemda.

Di daerah ada sebanyak 19.500 program dengan 277.000 kegiatan yang bervariasi, terlalu banyak dan hasilnya sangat nihil. Menurut dia, keuangan daerah adalah bagian yang sangat penting untuk kemajuan ekonomi dan mendukung ekonomi pusat.

Selain itu, Sri Mulyani mengungkapkan, masih banyak daerah yang belum memenuhi apa yang disebut belanja mandatori atau belanja yang diharuskan oleh undang-undang.

Seperti anggaran pendidikan, di mana dalam undang-undang disebutkan setiap daerah harus membelanjakan 20 persen dari total APBD untuk pendidikan,10 persen untuk belanja kesehatan dan 25 persen harusnya untuk belanja Infrastruktur. Tak hanya itu, terdapat 34 daerah yang belum membelanjakan 10 persen dari total alokasi dana desa untuk keperluan pembangunan desa.

Hal tersebut merupakan gambaran bahwa kepatuhan terhadap undang-undang di daerah belum terjadi. Sri Mulyani meyakini hal tersebut terjadi karena hasil interaksi yang tidak maksimal antara eksekutif dan legislatif di daerah.

“Ini menggambarkan bahwa kepatuhan terhadap UU di daerah belum terjadi,” kata Sri Mulyani.

Previous PPATK temukan modus teroris galang dana dari media sosial
Next Komnas HAM : Pencegahan paham intoleran perlu peran aktif dari Pemda