Menperin : Keberadaan ponsel ilegal cukup merugikan negara hingga Rp. 1 triliun tiap tahun


Jakarta, BuletinInfo.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bekerjasama dengan Qualcomm Incorporated, pabrik chipset asal San Diego, Amerika Serikat, untuk memberantas ponsel ilegal. Nantinya, pemberantasan dilakukan melalui data IMEI setiap ponsel yang masuk ke Indonesia.

Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, kerja sama itu akan berjalan selama enam bulan ke depan. Hingga saat ini, pihaknya belum dapat memastikan berapa jumlah peredaran ponsel ilegal di tanah air.

“Datanya baru mau diolah. Data yang sudah masuk ke perindustrian, 40 juta IMEI yang sudah terdaftar. Yang tidak terdaftar ya belum tau karena kita baru mau sinkronisasi data,” ujarnya di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Kamis (10/8).

Airlangga mengatakan, keberadaan ponsel ilegal cukup merugikan negara. Potensi pundi-pundi yang hilang dari ponsel ilegal ditaksir mencapai Rp 1 triliun per tahun.

Angka itu berasal dari sampel 60 juta unit produk ponsel yang terjual. Dari total penjualan tersebut, 20 persen di antaranya merupakan produk ilegal.

“Dari 12 juta unit itu kalau rata-rata harganya USD 100 sudah berapa? Kerugiannya bisa sampai Rp 1 triliun,” terangnya.

Untuk itu, Airlangga mengharapkan kerja sama dengan Qualcomm akan berjalan baik. Keduanya akan menggabungkan data yang dimiliki untuk memonitor keberadaan barang gelap yang beredar.

Sebagai informasi, Harga produk Black Market lebih murah karena tidak membayar bea masuk, tidak bergaransi resmi serta kemungkinan telah mengalami re-kondisi.
Sebagian product Black Market telah mengalami rekondisi (atau dikenal dengan istilah refurbished/ remark) sehingga rentan terhadap kerusakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dipublikasikan oleh International Telecommunication Union (ITU) dan Kantor Kekayaan Intelektual Uni Eropa (EUIPO) per tahun 2015, keberadaan ponsel ilegal yang ada di Indonesia menyebabkan produsen dan distributor ponsel di Indonesia kehilangan 20,5% pendapatannya.

Strategy Analytics juga mengestimasikan 8 juta ponsel ilegal yang ada di negeri ini pada 2014 berpotensi menyebabkan negara kehilangan pendapatan dari pajak pertambahan nilai (PPN) sejumlah puluhan juta dolar.

Masyarakat dihimbau agar selalu waspada dan menghindari barang-barang impor ilegal, karena merugikan konsumen dan negara yang pada akhirnya memberikan dampak negatif bagi perputaran roda perekonomian nasional.

Previous Pemerintah Telah Rampungkan 1.058 Km Jalan Trans Papua
Next BKSP sambut positif pembentukan komite persahabatan parlemen Indonesia

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *