Mensos: Kearifan lokal seperti musyawarah untuk mufakat menjadi contoh kongkrit yang dapat dimasukan dalam kurikulum


Jakarta, BuletinInfo – Penguatan peran kearifan lokal harus terus digalakkan karena dinilai mampu menjadi peredam kemungkinan disharmoni sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Hal tersebut dusampaikan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa usai menutup Konferensi Nasional Kearifan Lokal Tahun 2017 di Jakarta, Rabu malam 29 November 2017.”Tahun depan akan dilaksanakan pilkada di 171 titik baik kabupaten, kota maupun propinsi. Potensi disharmoni bahkan potensi konflik yang mungkin mengganggu kohesifitas sosial bisa terjadi. Maka tokoh lintas agama, lintas budaya dan lintas profesi diharapkan terus memupuk persaudaraan meskipun beda afiliasi politik, beda strata sosial ekonomi dan beda kulturnya,” ujar Khofifah ┬áKamis (30/11/2017).

Tema kegiatan ini adalah Memperkuat Kearifan Lokal dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Menuju Indonesia Damai dan Sejahtera.

“Berbagai isu kebangsaan saat ini antara lain radikalisme, konflik sosial, ekslusifitas, intoleransi dan terorisme dapat diminimalisir melalui penguatan peran tokoh agama dan budaya dalam mengusung kearifan lokal,” terang Khofifah.

Dikatakan Khofifah, kearifan lokal yang dimaksud adalah ciri khas yang tumbuh, hidup dan adaptif, berskala lokal, punya kekuatan mengikat, sebagai tuntunan perilaku bagi warganya dalam berelasi dengan lainnya berdasarkan kesetaraan, kesederajatan, dan non diskriminatif.

“Kepemimpinan lokal dan pemimpin informal , mekanisme lokal, sumber daya lokal, dan inisiatif lokal merupakan komponen-komponen utama dan merupakan inti dari kearifan lokal yang hingga kini bertahan di tengah pengaruh globalisasi,” katanya.

Khofifah pun menyontohkan nilai-nilai kearifan lokal seperti Musyawarah Mufakat. Di Lampung hal ini disebut “Rembug Pekon”, sementara di Bangka Belitung disebut “Sepintu Sedulang”, atau Rakat Mupakat di Kaltim, dan Rembugan di Jawa Tengah.

Previous Ketua Setara Institute: Reuni 212 merupakan gerakan politik
Next Kapolri: Reuni 212 sarat kepentingan politik