Menteri ESDM Menandatangani KK dan PKP2B Milik 27 Perusahaan Tambang


Jakarta, BuletinInfo – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan hari ini menandatangani amandemen kontrak karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik 27 perusahaan pertambangan.

Jonan berjanji kepada para pengusaha tambang tersebut bahwa dirinya tidak akan membuat aturan yang dapat merugikan dunia usaha.

Revisi ketentuan perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Ijin Usaha Pertambangan khusus (IUPK) untuk mendorong perusahaan tambang menaati ketentuan hilirisasi mineral.

Ignasius Jonan mengungkapkan, perusahaan tambang pemegang KK yang ingin mengekspor mineral olahan (konsentrat) harus melepas status KK menjadi IUPK, dan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (konsentrat).

‎perubahan yang dilakukan pada beleid pasal 19 Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017, yang menyebutkan jika perusahaan tambang mengubah status menjadi IUPK, maka secara otomatis menggugurkan KK.

Seperti dikutip dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2017, dalam beleid baru menyebutkan, ‎status IUPK diberikan dalam jangka waktu sampai berakhirnya KK, atau untuk jangka waktu tertentu dalam rangka penyesuaian kelanjutan operasi.

Selain itu beleid tersebut juga menyebutkan, pada saat IUPK diberikan, KK serta kesepakatan lainnya antara pemerintah dengan pemegang KK tetap berlaku dan perusahaan bisa mengubah kembali ke status KK.Ini jika tidak menemukan kesepakatan dalam penyesuaian IUPK.

Pemerintah pada dasarnya tetap menghargai keabsahan dari kontrak yang pernah ditandatangani sebelumnya. Namun, mantan Menteri Perhubungan ini menegaskan bahwa jika kontrak tersebut sudah tidak sesuai atau bertentangan dengan amanat Undang-undang (UU) maka perlu dilakukan penyesuaian.

Terdapat 102 kontrak yang perlu dilakukan amandemen sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), sebanyak 58 kontrak yang terdiri dari 21 KK dan 37 PKP2B telah ditandatangani pada 2014 dan 2015, maka dengan ditandatanganinya 27 kontrak pada hari ini, maka total kontrak yang telah diamandemen menjadi 58 kontrak yaitu terdiri dari 21 KK dan 37 PKP2B.

Tujuan utama amandemen kontrak pertambangan ini agar usaha pertambangan dapat memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia, sesuai pasal 33 UUD 1945.

Amandemen kontrak ini meliputi penyesuaian terhadap enam isu strategis, yaitu wilayah perjanjian, kelanjutan operasi pertambangan, penerimaan negara, kewajiban pengolahan dan pemurnian, kewajiban divestasi saham, dan kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal, barang dan jasa dalam negeri. (12/4) –RN

Previous Polisi kini lakukan pemeriksaan intensif terhadap penyerang mapolres Banyumas
Next Amerika nilai Indonesia beri kontribusi besar terhadap keamanan kawasan Asia

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *