Menteri KKP : Ikan Indonesia akan Kalah Bersaing Jika Dikenakan Tarif Impor Lebih Tinggi di Luar Negeri


Jakarta, BuletinInfo – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kesal Filipina mendapat fasilitas pembebasan tarif untuk ekspor ikan ke Uni Eropa. Padahal, ikan yang diekspor Filipina banyak di antaranya adalah hasil illegal fishing di laut Indonesia.

Ironisnya lagi, ikan dari Indonesia malah kena tarif 15-20% ketika masuk ke Uni Eropa.

“Filipina punya fasilitas GSP, Indonesia kena tarif sampai 15-20%. Kita tidak terima, yang mencuri ikan kita malah dikasih nol persen. Kita malah dikasih impor tarif,” kata Susi dalam diskusi di Mid Plaza, Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Susi meminta bantuan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita agar Indonesia juga mendapat fasilitas pembebasan tarif seperti Filipina. Ikan dari Indonesia jadi kalah bersaing kalau kena tarif lebih tinggi.

“Menteri Perdagangan harus membawa isu ini untuk meminta kebijakan yang sama antara Indonesia dan Filipina,” tegasnya.

Pembebasan tarif, sambungnya, sudah selayaknya diberikan kepada Indonesia yang telah berupaya mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan baik.

You (Uni Eropa) have to award us, and give us the same treatment karena kita sudah menjaga 68% cadangan tuna di dunia,” tutup Susi.

Beberapa wktu lalu, tim investigasi yang dilakukan oleh tim media Jaring, Katadata, dan KBR menguak tabir praktik pencurian ikan di perairan Bitung, sebuah tempat strategis di ujung Sulawesi Utara, yang berbatasan langsung dengan negara Filipina. Tempat tersebut dikenal dengan kekayaan ikan melimpah, membuatnya menjadi surga para pencoleng ikan dari mancanega.

Filipina disebut-sebut sebagai salah satu negara yang terlibat dalam praktik ilegal fishing tersebut. Usai Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan moratorium terhadap eks-kapal asing di perairan Indonesia pada 2014 lalu, hal tersebut memunculkan modus operasi baru yang kian masif. Antara lain serbuan kapal-kapal kecil alias pump boat berukuran 10 gross ton, pembuatan KTP palsu untuk makhoda dan anak buah kapal (ABK) asal General Santos Filiphina, dan ditengarai sejumlah Unit Pengelolaan Ikan di Bitung juga ikut terlibat dalam beragam pelanggaran ini.

Menurut Menteri  Susi , hasil yang disebutkan dalam investigasi merupakan realita, bahkan ada kemungkinan ada modus-modus lain yang berkembang namun belum terkuak. “Yang kami lakukan, moratorium adalah untuk tujuan analisa dan investigasi.”

Previous KKP bekerjasama dengn POLRI tangani IUU Fishing
Next Kabar JK Intervensi Vonis Ahok Itu Tidak Benar, Pemerintah Selama Ini Netral