Menteri KKP : Pengoperasian cantrang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem laut


Jakarta, BuletinInfo – Penangkapan ikan menggunakan cantrang dinilai sebagai ancaman bagi ketersediaan ikan pada masa mendatang.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku mendapat berbagai keluhan dari para nelayan terkait penggunaan alat tangkap cantrang oleh sejumlah kapal penangkap ikan.

Dalam pesan tersebut, sejumlah pelapor juga mencantumkan nama pengguna kapal cantrang. “Identitas pelapor tentu saya rahasiakan untuk keselamatan mereka,” kata Susi.

Cantrang adalah alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dengan pengoperasian di dasar atau menyentuh dasar perairan. Pengoperasian cantrang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem substrat tempat tumbuhnya organisme atau jasad renik yang menjadi makanan ikan.

Penangkapan ikan menggunakan cantrang adalah ancaman bagi ketersediaan ikan pada masa depan. Pasalnya, hanya 46 persen hasil tangkapan cantrang berupa ikan besar yang memang ditargetkan. Sisanya ikan kecil yang harga jualnya menjadi murah. Hasil tangkapan cantrang hanya dijual dengan harga rata-rata Rp 5.000 per kilogram.

Pemerintah melalui KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapa Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan ini diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, optimal, dan berkelanjutan.

Upaya itu ternyata masih menemui sejumlah hambatan, karena masih banyak mafia yang bermain di sektor perikanan. “Terlalu banyak mafia berkeliaran, masing-masing bawa kepentingan,” ujar Susi.

KKP telah mengambil sejumlah langkah konkret dalam mendukung transparansi perikanan, di antaranya dengan membuka perizinan kapal dalam jaringan atau online. Selain itu KKP juga memiliki sistem basis data tangkapan yang bisa dijangkau perusahaan perikanan dan bisa diakses oleh publik.

Pemerintah juga telah melaksanakan perhitungan tarif, regulasi hingga angka ekspor dan impor produk perikanan yang transparan.

Kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, telah diakui sebagai pionir dalam pemberantasan pencurian ikan dengan didukung ketegasan dan konsistensinya dalam menindak pelaku pencurian tersebut. (28/4)-RN

Previous Paripurna DPR terkait hak angket KPK di warnai hujan interupsi dan penolakan dari sejumlah Fraksi DPR RI #TolakHakAngket
Next TNI AU Disiagakan Dan Kemenlu Terus Pantau Situasi Terkait Memanasnya Situasi Semenanjung Korea