MK se-Asia akan berkumpul di Solo bahas tentang ideologi dan demokrasi


Jakarta, BuletinInfo – Mahkamah Konstitusi (MK) se-Asia akan berkumpul di Solo, Jawa Tengah. Mereka akan membahas bagaimana MK bukan hanya sebagai penjaga konstitusi, tapi juga penjaga ideologi negara dan prinsip demokrasi.

MK se-Asia ini akan berkumpul di acara Simposium Internasional Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenisnya se-Asia (Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions/AACC) pada (9-10/8/2017). Acara itu rencananya dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan didahului dengan pertemuan Sekretaris Jenderal MK se-Asia (Meeting of Secretary Generals/MSG) dan Pertemuan Dewan Anggota MK se-Asia (Board of Members Meeting/BoMM).

Tema yang diambil dalam Simposium Internasional tersebut adalah ‘Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Ideologi dan Demokrasi dalam Masyarakat Majemuk’ (Constitutional Court as the Guardian of Ideology and Democracy in Pluralistic Society).

“Tema ini diambil karena peran Mahkamah Konstitusi di dalam menangani isu-isu terkait dengan ideologi negara dan prinsip demokrasi sangat penting untuk didiskusikan melalui berbagai perspektif negara yang berbeda,” ujar Ketua MK Arief Hidayat kepada detikcom.

MK dituntut untuk dapat mempertahankan berbagai kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dari masyarakat yang majemuk. Oleh sebab itu, MK Indonesia melalui AACC memandang perlu untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman antara negara-negara anggotanya sebagai bahan pembelajaran berharga dari praktik terbaiknya masing-masing.

“Jadi MK sebagai pengawal idelogi dan demokrasi di masyarakat yang plural, bhineka, jadi tema besar kita usungkan. Karena apa? mengawal idelogi demokrasi pada masyarakat plural kita akan meminta masukan-masukan dari berbagai pihak yang berkaitan tema besar,” jelasnya.

Arief memaparkan, demokrasi dalam masyarakat yang homogen dan heterogen akan berbeda. Praktik demokrasi di masyarakat homogen akan lebih mudah dibandingkan dengan masyarakat heterogen.

“Jepang kan masyarakatnya homogen ya kan. Nah bagaimana kalau itu dipraktikkan di masyarakat majemuk dan bhineka seperti di Indonesia? Bagaimana bisa membangun masyarakat yang demokratis, tetapi basic-nya masyarakat yang heterogen? Nah kita akan menyampaikan dan dia (negara-negara anggota) juga mengkritisi dari sisi mereka. Ya ada tukar pendapat, tukar pengalaman dalam simposium international,” ungkapnya.

Apa perbedapan fundamental antara MK RI dengan MK di negara lain? Arief menjelaskan MK di negara lain hanya sebagai guardian of konstitusion karena tidak memiliki ideologi negara. Sementara Indonesia memiliki Pancasila.

“Nah itu yang membedakan secara prinsip sehingga saya katakan kalau di Jerman terus di Korea dan di Turki, membatalkan atau membubarkan partai itu dasarnya konstitusi, nah kalau di Indonesia bisa saja dasarnya membubarkan partai, karena partai itu mempunyai dasar ideologi yang berbeda dengan Pancasila,” jelasnya.

Untuk diketahui, AACC dideklarasikan pada 2010 di Jakarta atas inisiatif Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), Korea, Thailand, Malaysia, Mongolia, dan Uzbekistan yang tertuang di dalam Deklarasi Jakarta (The Jakarta Declaration). Tujuan pendirian AACC adalah dalam rangka mempromosikan demokrasi, penegakan hukum, dan hak asasi manusia.

Pada 2014 lalu, MKRI terpilih menjadi Presiden AACC periode 2014-2016. Pada kongres AACC ketiga yang berlangsung di Nusa Dua Bali pada 2016, anggota AACC kembali memberikan mandat kepada MKRI untuk melanjutkan kepemimpinannya untuk masa jabatan satu tahun ke depan.

Dalam Simposium Internasional ini Dewan Anggota AACC akan melakukan pemilihan Presiden AACC yang baru untuk periode berikutnya.
(ega/imk)

Previous Polres Paniai periksa tujuh karyawan PT Putra Sewa terkait kasus penembakan di Deiyai Papua
Next Yusril Ihza Mahendra akan gugat UU Pemilu, namun UU Pemilu tetap sah dan sudah final