MUI tidak memiliki hubungan politik maupun struktural dengan aksi 287


Jakarta, BuletinInfo – Majelis Ulama Indonesia- MUI  menegaskan MUI tidak ada hubungan baik politik maupun struktural dengan aksi atau gerakan massa 287 yang menolak Perppu No 2Tahun 2017  tentang Ormas.

Dengan sikap MUI ini sangat jelas, bahwa publik tidak perlu khawatir terhadap Perppu tersebut selama Ormas atau lembaganya komit dan konsisten terhadap Pancasila dan NKRI.  MUI berkeberatan terhadap gerakan atau institusi yang melakukan labelisasi institusi MUI ke dalam aksi atau kegiatannya  tidak sah dan di luar pengetahuan MUI. Perilaku tersebut bisa berpotensi menciptakan adu domba antar ulama, umat, dan menciptakan disharmoni kehidupan berbangsa dan bernegara.

GNPF bukanlah organ atau lembaga yang berada di dalam naungan MUI. Namun, sebagai konsekuensi dari demokrasi, silakan GNPF menyatakan sikap dan pendapatnya sendiri terhadap apa pun dengan tanpa melabelisasi dan raengasosiasikannya dengan institusi MUI, apalagi di luar sepengetahuanMUI.

MUI menghimbau kepada GNPF dan juga elemen masyarakat lainnya agar dalam mencari solusi keumatan hendaknya lebih mengedepankan dialog dan musyawarah terlebih dahulu dari pada mengerahkan massa di jalan.

MUI mengingatkan kepada publik  bahwa hanya MUI yang memiliki otoritas menerbitkan dan menyosialisasikan fatwanya. MUI tidak masuk dalam ranah upaya pengawalan fatwa,a di tingkat massa. Oleh Karenanya, MUI meminta agar GNPF tidak terus membawa-bawa fatwa MUI dan memperluasnya ke arah politik yang sensitif dan berpotensi mengadu domba antara ulama, umara, dan umat.

MUI menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat terus meningkatkan hubungan yang harmonis, dialogis, akhlakul karimah antara ulama dan umat. Demikian halnya dalam upaya penyelesaian permasalahan Kebangsaan hendaknya mengutamakan cara-cara yang intelek dan konstitusional. Bukan dengan agitasi, represi, dan pengerahan massa di jalanan yang justru kotra produktif dalam mewujudkan kenyamanan dan ketentraman publik.

MUI kembali menegaskan sikapnya sekaligus menyerukan kepada segenep umat Islam, agar memperteguh Komitmennya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan NKRI sebagai bentuk negara yang bersifat final dan mengikat, sertaa mendukung kinerja pemerintahan yang sah dengan segala dinamikanya selama dalam koridor upaya mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraaa bangsa, sebagaimana ditetapkan dalam Ijtima Komisi Fatwa MUI di Gontor tahun 2003, Rakemas MUI tahun 2016 di.rakffta, dan Kiutbah Milad ke-42 .

Previous Dilarang MUI, Aksi 287 Sepi Peserta
Next MUI Kecam Penggunaan Atribut MUI Dalam Aksi 287 Yang Tidak Sepengetahuan MUI