Netizen Kecam Polling Twitter DPR Terkait Perppu Ormas


Jakarta – Pemerintah telah menerbitkan Perppu nomor 2/2017 yang mengatur tentang Oraganisasi Kemasyarakatan dan merupakan perubahan atas UU no. 13/2013.

Penerbitan Perubahan atas UU no.13/2013 ini semata-mata dilakukan oleh pemerintah tanpa dasar yang kuat demi kestabilan keamanan negara dan kedamaian kehidupan berbangsa.

Karena saat ini, bangsa ini sudah melewati masa dimana kelompok radikal dengan berani menggaungkan pengusungan ideologi lain selain Pancasila, mengibarkan bendera selain bendera merah putih dan meneriakkan kebencian terhadap penganut agama lain dan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka.

Langkah positif pemerintah yang seharusnya didukung oleh seluruh masyarakat dan juga oleh para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat.

Namun, bukannya langsung mendukung, DPR malah melakukan polling untuk menentukan dukungannya terhadap Perppu tersebut.

Padahal, mayoritas fraksi di DPR seperti partai pendukung pemerintah sudah menyatakan dukungannya terhadap Perppu tersebut.

Namun, beberapa partai yang tidak pro pemerintahan menganggap Perppu ini masih belum diperlukan. Partai Amanat Nasional atau PAN berpandangan bahwa Perppu semacam ini belum mendesak kebutuhannya.

Bahkan, sampai akhirnya DPR melakukan polling melalui Twitter untuk menentukan dukungannya terhadap Perppu tersebut.

Melalui Twitter resmi milik Dewan Perwakilan Rakyat layaknya sebuah referendum yang bertanya kepada rakyat, setuju atau tidak setuju dengan kebijakan Pemerintah menerbitkan Perppu yang dipandang sebagian masyarakat itu kontrovesial.

Meskipun, DPR tidak memberikan keterangan lebih lanjut terkait jajak pendapat atau polling tersebut, namun bisa dipahami langkah tersebut erat kaitannya dengan sikap yang bakal diambil oleh pihak DPR atas kebijaksanaan pemerintah tersebut.

Dalam polling yang sampai hari ini sudah berjalan beberapa jam, rakyat diberi empat alternatif jawaban, yakni setuju, tidak setuju, belum tepat dan tidak peduli. Hingga sekitar pukul 9 pagi ini, pemilih sudah mencapai lebih dari 6.500 orang yang memberi jawaban pada polling yang masih akan berjalan dalam empat hari ke depan.

Kalimat yang tertera pada twitter polling DPR itu adalah:

“Pemerintah telah menerbitkan Perppu No.2/2017 tentang Perubahan atas UU No.17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bagaimana pendapatnya?,” tulis akun @DPR_RI, Rabu (12/7), di twitter.com.

Sontak saja polling ini langsung mendapatkan banyak komentar dari para netizen yang menanggapi adanya polling ini. Seperti:

“Terbitnya Perppu membuktikan bahwa pemerintah represif! tolak rezim represif anti Islam! #TolakPerppuAntiIslam” ujar Irvanal Haq lewat akun @irvanalHaq.

Tentu saja komentar ini ditanggapi oleh beratus-ratus komentar lain. Tapi yang menggelitki saya disini adalah beberap orang tidak mampu memahami kata ANTI-Islam. Kalau Perppu ini dipandang sebagai tindakan represif pemerintah yang anti Islam, seharusnya PBNU pun terlibas. Tapi Perppu ini menurut pemahaman saya adalah sebuah Perppu yang diterbitkan untuk menertibkan organisasi masyarakat yang menyimpang, jadi tidak terbatas hanya pada oraganisasi keagamaan.

“Demi Rakyat, DPR Harus menolak. jangan biarkan Rezim berlaku diktator !!” ujar Lukman Abu Bakar lewat akun @lukmanpkr.

“Anti radikal dibilang anti islam. jangan dicampur adukkan lah. hti cuma satu dari sekian banyak ormas islam” ujar Cat Leader lewat akun @alam_f.

”@DPR_RI  bikin polling seperti ini aneh banget!!.. DPR-RI pro HTI dan ormas2 yg radikalis yaa?..” ujar Sarah melalui akun @Sarah_Pndj.

Belum diketahui persis, apakah hasil jajak pendapat ini akan dijadikan acuan bagi DPR untuk bersikap. Atau seperti biasanya DPR akan berdebat panjang, lalu melakukan lobi dan jika tak mencapai kata sepakat akan menempuh jalan voting, tanpa memperdulikan aspirasi suara mayoritas rakyat.

Namun, tindakan DPR yang melakukan polling terkait Perppu melalui Twitter sangatlah aneh, terlebih lagi melalui penelitian diketahui bahwa 48 juta akun Twitter adalah bot.

Previous Apakah anggota DPR ada yang pro ormas radikal? sehingga harus Polling melalui Twitter untuk mendeligitimasi Perppu ormas
Next Dapat Kecaman Netizen, Akun Twitter DPR RI Akhirnya Hapus Polling Terkait Perppu Ormas