Nico Gere: Surat terbuka Socratez salah alamat, Papua sebagai wilayah kedaulatan NKRI, sudah final!!!


Jakarta, BuletinInfo – Sebuah surat terbuka mengenai West Papua yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo beredar luas. Surat ini ditulis oleh Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, Socratez Sofyan Yoman.

Dalam surat terbuka tersebut, Socratez menyatakan telah melakukan jajak pikiran dan pendapat warga West Papua melalui whatsapp dan facebook. Jajak pikiran dilakukan sejak 18 Agsutus 2017 hingga 3 Oktober 2017. Jajak pendapat berisi pemikiran dan posisi pemerintah Indonesia di West Papua selama 54 tahun.

“Bapak Presiden yang saya hormati, hasil jajak pikiran, perasaan, emosi dan pendapat yang saya dapat dari rakyat dan bangsa West Papua hampir 95% adalah mereka memilih untuk berdiri sendiri sebagai bangsa yang berdaulat di atas tanah leluhur mereka,” kata Socratez.

Ia mengatakan, rakyat dan bangsa West Papua sudah tidak percaya dengan pemerintah Indonesia. Karena telah kehilangan kepercayaan itu, apapun yang dilakukan oleh bapak Presiden di West Papua itu tidak menyentuh akar masalah West Papua dan juga tidak memenangkan hati rakyat dan bangsa West Papua.

Atas hal itu, Socratez menyarankan Presiden Jokowi membiarkan rakyat dan bangsa West Papua menentukan nasib mereka sendiri.

Menanggapi surat terbuka Socratez, Pengamat Masalah Papua, Nico Gere mengatakan substansi yang disampaikan Socratez untuk mendirikan negara baru, tidak boleh dibiarkan oleh negara.

“Karena keinginannya bertentangan dengan prinsip keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Nico kepada detak.co, Rabu (4/10).

Menurut Nico, keinginan masyarakat Papua untuk berpisah dari Indonesia sudah dilakukan secara konstitusional melalui plebisit atau referendum atau self determination. Yaitu rakyat Papua yang menentukan sendiri untuk berintegrasi dengan Indonesia. Di Indonesia, kata Nico, hanya Papua satu-satunya wilayah jajahah Belanda yang proses penyerahannya menjadi wilayah kedaulatan Indonesia melalui proses plebisit.

“Cara plebisit sebagai self determination,” kata Nico mengutip Martin Dixon, ahli hukum internasional.

Plebisit untuk menentukan status politik wilayah Papua, lanjut Nico, dilakukan pada 1969 melalui mekanisme yang dikenal dengan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Seluruh hasil Pepera terdokumentasikan secara baik oleh PBB. Dasar dilakukan Plebisit adalah sesuai hasil kesepakatan New York (New York Agreement) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda yang diteken pada 15 Agustus 1962 yang melibatkan peran PBB. Karena PBB dilibatkan maka New York Agreement harus dibawa ke Forum PBB untuk disahkan, yang kemudian keluarlah Resolusi PBB No. 1752 Tahun 1962 yang mengukuhkan New York Agreement tersebut.

Penulis buku ‘Merawat Kedaulatan Indonesia di Papua’ ini menambahkan, apa yang disuarakan oleh Socratez melalui surat terbuka itu, sesungguhnya hanya menyuarakan aspirasi lama yang penyelesaiannya sudah final. Karena sudah ada Resolusi Majelis Umum PBB No. 2504 tanggal 19 November 1969 yang mengesahkan hasil plebisit (Pepera).

“Papua sebagai wilayah kedaulatan NKRI, sudah final,” tegas Nico.

Nico juga menjelaskan, permintaan merdeka yang ditujukan kepada Presiden RI, pernah terjadi pada 1999, di masa pemerintahan Presiden BJ Habibie. Saat itu diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat Papua yang disebut ‘Tim 100’. Tanggal 26 Februari 1999 mereka diterima oleh Presiden B.J. Habibie di Istana Negara, Jakarta. Pertemuan inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya UU Otonomi Khusus Papua yang berlaku hingga sekarang.

“Jadi agenda apa yang dibawa Socratez di balik surat terbuka itu? Kalau hanya sekedar mau minta perhatian lebih dari Pemerintah, saya kira Socratez salah alamat. Toh, tanpa permintaan itu, Pemerintahan Jokowi sudah melakukan banyak terobosan pembangunan di Tanah Papua,” ujar Nico.

Nico menyebut beberapa di antaranya, seperti jalan trans Papua, membangun pelabuhan laut bertaraf internasional di Depapre dan Seget, membangun pasar modern untuk Mama Mama Papua di Jayapura, Sentani dan di Sorong.

Nico menilai, Socratez hanya meniru modus Benny Wenda yang beberapa waktu lalu menyerahkan Petisi Referendum Papua Ke Komisi Dekolonisasi PBB. Tetapi sikap PBB, petisi itu tidak sah dan bisa muncul dari siapa saja dan PBB tetap menjaga kedaulatan Indonesia.

“Tujuan Socratez dan Benny Wenda sama saja. Ini hanya bagian dari internasionalisasi isu Papua. Upaya untuk menjaga agar isu Papua tetap aktual bagi masyarakat internasional,” kata Nico.

Nico khawatir, upaya-upaya yang dilakukan Socratez dan Benny bisa memicu kelompok anak-anak muda di Papua untuk melakukan tindakan anarkistis. Socratez dan Benny, sambung Nico, kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang memicu pembangkangan. Nico menyarankan pemerintah tidak over reaktif terhadap keinginan yang inkonstitusional itu. Ia meminta pemerintah tetap membangun untuk memajukan tanah Papua.

“Pemerintah juga perlu lebih giat lagi melakukan pendekatan terhadap tokoh maupun kelompok yang masih berseberangan untuk terlibat aktif dalam pembangunan,” saran Nico.

Cara ini menurut Nico cukup efektif merangkul kelompok-kelompok tersebut, dan terbukti, sudah banyak kelompok bersenjata OPM termasuk anak buah Goliat Tabuni yang meninggalkan senjata, turun gunung, keluar dari hutan dan kembali ke tengah masyarakat menjadi warga biasa.

Bertobatnya kelompok-kelompok OPM itu, kata Nico, menjadi bukti kepercayaan masyarakat Papua kepada pemerintah Indonesia sudah mulai pulih. Itu terjadi lantaran adanya hasil-hasil pembangunan yang terlihat jelas dan terasa nyata manfaatnya oleh masyarakat Papua dalam beberapa tahun terakhir.

“Sementara kelompok-kelompok yang berseberangan tidak ada kontribusi terhadap masyarakat Papua,” tutupnya. (ENA)

Previous Presiden Jokowi optimis Paket Kebijakan Ekonomi XVI akan menjadi salah satu daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia
Next Ada Anak Usaha Yang Ngurus Catering Dan Laundry, Presiden Meminta BUMN Dievaluasi