Organisasi Pemuda Keagamaan & Nasionalis Serukan Pemuda Gunakan Hak Pilih Pilkada DKI Jakarta


BuletinInfo – Minggu tenang jelang pencoblosan pilkada serentak pada 15 Februari mendatang, Forum Intelektual Muda Nusantara, yang merupakan gabungan dari organisasi kepemudaan keagamaan dan nasionalis, menyerukan pilkada damai. Organisasi itu yakni, Himpunan Mahasiswa Islam, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia.

“Kami sebagai kelompok intelektual sepenuhnya menyadari bahwa pemilihan kepala daerah adalah instrumen demokrasi untuk menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat di setiap daerah,” kata Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Karman, di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu, 12 Februari 2017.

Atas dasar itu penting menjaga proses demokrasi dalam pilkada, khususnya DKI. Pilkada DKI menjadi sorotan secara nasional, bahkan internasional. Sehingga Pilkada DKI dan 100 daerah lainya harus berjalan dengan sejuk dan tidak merongrong persatuan.

“Masyarakat Indonesia harus insaf, bahwa perbedaan pilihan adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dielakkan dalam demokrasi. Perbedaan pilihan harus dipandang sebagai potensi menghasilkan pemimpin dan kompetisi yang jujur, yang adil,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal KNPI, Maulana ikhsanul Haq, menambahkan dalam Pilkada DKI, masyarakat harus belajar memisahkan antara masalah hukum dan lainnya. Sehingga semua permasalahan bisa dilihat secara proposional.

Hal tersebut penting untuk tetap menjaga bingkai dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana perbedaan justru menyatu menjadi hal yang positif.

“Maka forum ini menyerukan kepada segenap masyarakat Indonesia, khususnya DKI Jakarta, untuk menjaga persaudaraan dan mengawasi pilkada. Agar pilkada dapat berlangsung jujur, dan adil dalam suasana damai,” ucapnya.

Maulana juga mengajak semua elemen pemuda untuk menyukseskan pilkada serentak di 101 daerah. “Untuk yang sudah mempunyai hak pilih agar menggunakan haknya untuk melahirkan pemimpin baru di daerah masing-masing sesuai dengan kehendak,” katanya. (ase)

Previous Refly Harun: Ahok tidak diberhentikan sementara sudah sesuai UU
Next Jelang Pilkada Masyarakat Diminta Tidak Terjebak Dalam Isu SARA