Paham Khilafah Adalah Bukti Bahwa HTI Anti Pancasila


Mengetahui adanya wacana pembubaran, HTI pun angkat bicara karena organisasinya dinilai anti-Pancasila.
Ismail Yusanto, Juru Bicara HTI pun meminta pihak yang menyebutkan organisasinya anti-Pancasila untuk membuktikan pernyataan tersebut.

Padahal pada keyataannya HTI merupakan organisasi yang menginginkan berdirinya Khilafah. Pendirian Khilafah merupakan bentuk dari upaya mereka yang ingin menggantikan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Upaya mereka yang berusaha mendirikan Khilafah tersebutlah yang membuktikan bahwa HTI adalah ormas anti Pancasila.

Hal itulah yang menyebabkan banyak elemen masyarakat menolak kehadiran HTI. Tepat 11 April lalu, ratusan anggota GP Ansor dan mahasiswa di Indramayu menggelar long march meminta pembubaran HTI. Begitu juga GP Ansor di Majalengka dan Banjar, disusul aksi serupa keesokan harinya di Tasikmalaya.

Bahkan, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj secara gamblang meminta pemerintah harus tegas menindak ormas anti-Pancasila. Selain itu, penegak hukum juga menurutnya harus tegas terhadap ormas-ormas semacam itu.

“Saya sampaikan pemerintah harus tegas, hukum harus ditegakkan, yang jelas anti-Pancasila harus dibubarkan. Kalau radikal lokal terserah pemerintah deh,” ujar Said Aqil Siraj di Kantor Pimpinan Pusat GP Ansor, Jl Kramat Raya 65A, Jakarta Pusat, Jumat (5/5).

Menurut dia, pembubaran ormas anti-Pancasila merupakan tugas aparat kepolisian.

Terlebih lagi, keberadaan HTI yang berusaha mendirikan Khilafah dapat berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat.

Hal yang senada juga diungkapkan Ketua Setara Institute Hendardi yang mengatakan  HTI dinilai telah mengganggu ketertiban sosial, potensi memicu konflik horizontal, dan mengancam ideologi Pancasila.

Menurut Hendardi gagasan khilafah yang diusung HTI merupakan suatu sistem politik dan pemerintahan yang bertentangan dengan Pancasila.

“Berbagai studi dan praktik di beberapa negara, ideologi khilafah yang disertai pandangan keagamaan eksklusif, takfiri atau gemar mengkafirkan pihak yang berbeda telah menimbulkan pertentangan kuat di tengah masyarakat,” ujar Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/5).

Dukungan tersebut Hendardi utarakan mengingat beberapa negara juga telah menolak organisasi tersebut, seperti Yordania dan Irak.

Meskipun secara fisik HTI tidak melakukan kekerasan, Hendardi menilai gerakan pemikirannya yang secara massif dan sistematis telah merasuk ke sebagian warga negara Indonesia.

Paham organisasi tersebut telah masuk melalui kampus dan majelis keagamaan. Kemudian, HTI juga dianggap mengancam kebhinekaaan, sistem politik demokrasi, dan Pancasila, yang merupakan falsafah bangsa Indonesia. Gagasan tersebut merupakan eksperimentasi penerapan prinsip ‘margin of appreciation’ dalam disiplin hak asasi manusia,” demikian Hendardi.

Karena itulah menurutnya negara berhak membatasi perkembangan HTI di Indonesia mengingat mereka telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Previous Indikator Politik Indonesia: 90 Persen Warga Papua Merasa Puas Dengan Kinerja Jokowi
Next Turunnya produksi tambang hanya sementara, PT. Freeport bisa kembali melakukan ekspor dengan memegang IUPK