Panwaslu tidak boleh tinggal diam Anies Melanggar aturan Pilkada, Kampanye di tempat Ibadah.


Jakarta,BuletinInfo – Kampanye putaran kedua pilkada DKI Jakarta belum juga dimulai, namun Paslon cagub nomor urut 3 Anies Baswedan sudah melakukan kampanye terselubung dalam safari subuh di Masjid Baitul Mutaqin 18 Maret 2017.Pertanyaannya mengapa belum ada teguran dari Panwaslu? Kemana Panwaslu?

Setelah melewati putaran pertama pilkada DKI Jakarta , rencananya dua paslon akan memperebutkan kursi DKI 1 & 2 pada 19 April 2017. Kedua paslon yang tersebut antara lain Paslon nomor urut 2 Basuki-Djarot dan paslon nomor urut 3 Anies-Sandi.

Seyogyanya nanti kedua paslon akan diberikan kesempatan untuk melakukan kampanye oleh KPU DKI Jakarta, namun sebelum jadwal kampanye resmi dikeluarkan, salah satu paslon sudah “curi start” dengan melakukan kampanye terselubung. Anies Baswedan sudah melakukan kampanye terselubung di Masjid Baitul Mutaqin Jakarta Utara pagi tadi.

Dalam ceramah yang dilakukan di masjid tersebut Anies mengatakan saat ini gubernur petahana hanya memikirkan sarana dan prasarana saja, tanpa memikirkan sumber daya manusianya, selain itu Anies juga meminta Jemaah yang hadir untuk dapat memilih paslon Anies-Sandi untuk dapat mengubah Jakarta menjadi lebih baik.

Jika bercermin apa yang dilakukan Anies Baswedan pada safari subuh pagi tadi di masjid Baitul Mutaqin,Jakarta Utara, jelas bahwa Anies telah menyalahi aturan dalam pilkada. Anies telah melanggar peraturan yang ada dengan melakukan kampanye sebelum resmi kapan kampanye putara kedua akan dimulai. Selain itu Anies juga menyalahi atauran karena tempat ibadah digunakan  untuk berkampanye. Bukan hanya itu, Anies juga dapat terkena pidana dan denda akibat pelanggaran yang dilakukannya.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 32 tahun 2004 pasal 78 huruf (i), dalam kampanye dilarang dilakukan tempat ibadah dan tempat pendidikan. Sementara merujuk pada Peraturan KPU No. 69 tahun 2009 pasal 5 angka 1 huruf d waktu kampanye baru bisa dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan. Selain itu , pada pasal 116 ayat 3 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemillihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diancam dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan. Juga dikenakan denda paling sedikit Rp100.000 hingga paling banyak Rp1 juta.

(HA)

Previous Lagi, Anies Sandi Kampanye Terselubung Di Mesjid, Pihak Panwaslu Diharap Beri Tindakan Tegas
Next Kepala Daerah Kota Bandung,Kota Bekasi dan Kota Manado berprestasi dalam melindungi kebebasan beragama