Pelarangan Gereja Santa Clara Merupakan Tindakan Intoleran Dan Bentuk Pengekangan Kebebasan Agama


Jakarta,BuletinInfo – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin angkat bicara terkait aksi penolakan terhadap pembangunan Gereja Santa Clara di Bekasi, Jumat (24/3) siang, yang berakhir ricuh.

Dia berharap setiap kasus yang memiliki unsur pelanggaran hukum diselesaikan secara hukum.

“Sebagai negara hukum, harus diselesaikan secara hukum,” kata Lukman dalam keterangan resminya, Jumat (24/3).

Selain itu, Lukman menilai, apabila terdapat masalah terkait izin pendirian rumah ibadah, hal tersebut sudah jelas diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2016 tentang Pendirian Rumah Ibadah.

Dalam peraturan tersebut tertulis bahwa pendirian rumah ibadah wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

Pendirian rumah ibadah, menurut Lukman, harus memenuhi persyaratan khusus. Persyaratan khusus itu meliputi daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadah, paling sedikit 90 orang dan disahkan pejabat setempat. Selain itu, juga mendapat dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan lurah.

Pada pembangunan Gereja Santa Clara, Lukman menegaskan, bahwa izin pendirian rumah ibadah tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pihak gereja sendiri merasa sudah memiliki izin dari pemda.

“Pemda yang harus menjelaskan hal tersebut. Mudah-mudahan ini bisa segera terselesaikan,” ujar Lukman.

Pihak Gereja Santa Clara mengklaim telah memenuhi semua prosedur untuk pembangunan gereja tersebut. Panitia pembangunan Gereja Santa Clara, Rasnius Pasaribu, menyatakan bahwa Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) dari Pemerintah Kota Bekasi telah mereka kantongi.

Jadi, pendirian gereja tersebut sudah sah secara hukum. Sedangkan penolakan yang dilakukan oleh sebuah elemen masyarakat di Bekasi merupakan bentuk dari tindakan yang intoleran.

Seharusnya tindakan ini tidak dilakukan karena tidak sesuai dengan ke-bhinekaan Indonesia. Karena mengekang kebebasan beragama dari sekelompok masyarakat. Indonesia sebagai negara yang majemuk, menjamin kebebasan beragama masyarakatnya.

Sehingga masyarakat dapat melakukan ibadah dan membuat tempat ibadah, selama persyaratannya sudah terpenuhi.

Previous Tarif Bawah Buat Persaingan Transportasi Umum Semakin Sehat
Next Pemerintah: Putusan PN Kalteng terkait Karhutla harus di hormati