Pemerintah akan memperkuat payung hukum BPOM untuk menangkal peredaran obat terlarang


Jakarta, BuletinInfo – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, pemerintah ingin memperkuat payung hukum Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) guna menangkal peredaran obat-obatan terlarang yang telah mengancam generasi muda penerus bangsa.

Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, pemerintah juga telah mengatur Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM guna memperkuat peran BPOM dalam menangkal peredaran obat-obatan terlarang di Tanah Air.

 Selain itu, ‎Presiden Jokowi akan menginstruksikan jajarannya untuk membentuk RUU BPOM agar setiap rekomendasi dari BPOM dapat dipatuhi oleh pemerintah daerah.

“Ya nanti ini baru akan kita siapkan. Kita melihat ada kelemahan diundang-undangnya,” kata Jokowi saat mengahadiri acara Pencanangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (3/10/2017).

‎Kepala Negara memastikan, Polri dapat menembak mati pelaku peredaran obat-obatan terlarang apabila melawan saat hendak ditangkap oleh aparat penegak hukum.

“Ya saya kira kalau melawan SOP-nya seperti itu,” ‎pungkas Jokowi.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah memerintahkan agar Polri, Badan Pengendalian Obat dan Makanan (BPOM), Kejaksaan Agung (Kejagung), Badan Narkotika Nasional (BNN) hingga Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak meremehkan kasus peredaran obat-obatan terlarang di Tanah Air.

“Oleh sebab itu, saya betul-betul minta perhatian yang serius, kepada kementerian, lembaga, BPOM, Polri, Kejaksaan, Kemenkes, dan semua yang terkait dengan ini. BNN jangan menganggap enteng, remeh, yang terkait obat ilegal dan penyalahgunaan obat,” tegasnya.

‎Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, pemerintah akan memperkuat peran BPOM dalam mencegah maraknya peredaran obat-obatan terlarang di Indonesia. Penguatan itu dilakukan dengan memberikan payung hukum yang lebih besar kepada BPOM agar rekomendasinya dapat dipakai pemerintah daerah.

“Jadi, kita ingin agar BPOM diperkuat, dgn apa? Dengan undang-undang. Agar pengawasannya lebih bisa intensif dan yang diberi rekomendasi betul-betul menjalankan rekomendasinya, percuma diawasi, dikontrol, dicek, tapi rekomendasinya nggak dipakai,” tutup Presiden. (sym)

Previous Chat Megawati dengan Jokowi yang beredar dimedsos dipastikan Hoax!!!
Next Tempat Pengolahan Logam Berat Merkuri Ilegal di Tuban berhasil di ungkap Polda Jatim