Pemerintah Bentuk Satgas Untuk Implementasi Perpres Percepatan Pelaksanaan Berusaha


Jakarta, BuletinInfo.com – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) terkait perbaikan dan percepatan pengurusan izin investasi di dalam negeri.

Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 tanggal 22 September 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha  merupakan bagian dari paket kebijakan ke-XVI Pemerintahan Jokowi-JK yang diumumkan Presiden pada bulan Agustus lalu.

Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017).

Darmin mengatakan, nantinya akan dibuat pedoman membentuk satuan tugas untuk mengimplementasikan paket kebijakan ekonomi tersebut.

“Ya saya melapor banyak hal terkait dengan pekerjaan yang tadinya sudah di setujui Presiden, ini perkembangannya pertama ini mengenai percepatan perizinan berusaha. Yang paket 16 yang baru itu. Perpresnya sudah keluar ini nomor 91, kemudian kita sudah menyiapkan pedoman untuk membentuk satgas untuk apa saja yang harus dilakukan,” kata Darmin.

Darmin mengatakan dirinya sempat mengusulkan kepada Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Peripurna nanti, agar kementerian dan lembaga dapat mengambil langkag-langkah strategis terkait Perpes ini dan membuat satgas di lingkungan masing-masing.

Selain itu, dirinya juga mengusulkan adanya pertemuan antara gubernur di seluruh Indonesia, termasuk dengan pihak DPRD, dan juga pertemuan antara bupati dan wali kota. Pertemuan ini akan dilakukan beberapa tahap.

“Presiden tadi sudah bilang oke kita laksanakan,” ujarnya.

Dengan kebijakan ini, pemerintah ingin mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biaya dalam proses perizinan, serta meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).

Selama ini, proses pengurusan perizinan mendapat perhatian khusus dari Presiden Jokowi dimana berulang kali Presiden menyatakan bahwa perizinan saat ini masih membutuhkan waktu berhari-hari, bulan, hingga tahun.

Presiden menginstruksikan, proses perizinan harus mudah sehingga investor bisa mudah masuk ke Indonesia dan membuat pertumbuhan ekonomi membaik.

Sebagai informasi, Pemerintah menerbitkan paket kebijakan tersebut untuk mengakselerasi investasi dengan memberikan kemudahan  dalam melakukan proses perizinan bagi dunia usaha.

Previous Pemerintah: Pembangunan infrastruktur di pulau Sumatera mendapatkan alokasi dana Rp.20 triliun rupiah
Next BNN bongkar sindikat narkotika yang melibatkan narapidana dilapas