Pemerintah Bentuk Satgas Untuk Perlancar Proses Pengurusan Dan Pelaksanaan Investasi


Jakarta, BuletinInfo.com – Pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Berusaha. ‎Satgas ini bertugas menyelesaikan segala hambatan dalam proses perizinan maupun pelaksanaan investasi di Indonesia mulai dari Pemerintah Pusat hingga ke Pemerintah Daerah (Pemda).

Pembentukan Satgas ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diundangkan sejak 26 September 2017.

“Kita bentuk Satgas. Jadi apa yang masih menghambat kalau tidak bisa diselesaikan di Kementerian/Lembaga, akan diselesaikan di Satgas,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di kantornya, Jakarta, Jumat (3/11/2017).

Dalam praktiknya, dia menjelaskan, Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nasional akan menjadi induk yang bertanggungjawab langsung kepada presiden. Diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Sementara anggotanya terdiri atas 12 pimpinan Kementerian/Lembaga, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman; Menteri Keuangan; Menteri Dalam Negeri.

Adapula anggota yang lain, yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Sekretariat Negara; Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Sekretaris Kabinet; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dia menjelaskan, Satgas Nasional ini akan membawahi dua kelompok besar, yakni Satuan Tugas Leading Sector dan Satuan Tugas Pendukung.

Ia mengatakan fungsi dari Satuan Tugas “Leading Sector” adalah untuk mengawasi proses pendaftaran perizinan investasi, melakukan langkah-langkah penyelesaian masalah dan melaporkan secara reguler kepada Satuan Tugas Nasional.

“Untuk Satgas pendukung, misalnya Kemkumham, dia akan membentuk Satgas di Kementerian yang tugasnya mendukung, kalau perusahaan itu mau membuat nama perusahaan atau membakukan namanya,” jelas Darmin.

Selain itu, pemerintah akan membentuk Satuan Tugas Provinsi Pendukung dan Satuan Tugas Kabupaten/Kota Pendukung yang terdiri atas perwakilan pemerintah daerah, termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Satgas ini tugasnya mencatat bidang tanggung jawab masing-masing, apa saja permintaan izin yang sudah berjalan dan belum selesai. Kalau ada masalah, masing-masing harus mengupayakan supaya selesai,” ungkap Darmin.

Ia memastikan seluruh Satuan Tugas ini akan terbentuk dalam dua minggu mendatang agar seluruh perizinan investasi yang terlalu lama dan belum selesai hingga saat ini dapat segera terselesaikan.

“Jangan lupa banyak investasi yang sebenarnya sudah mendapatkan persetujuan investasi, tapi belum selesai dan itu banyak sekali. Mungkin ada yang satu hingga empat tahun. Itu nanti diidentifikasi supaya kami selesaikan,” ujarnya.

Satuan Tugas Nasional yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian antara lain beranggotakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Selain itu, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Sekretariat Negara, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Satuan Tugas “Leading Sector” terdiri atas beberapa kementerian yang memiliki otoritas dalam kegiatan usaha seperti Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara Satuan Tugas Pendukung beranggotakan kementerian/lembaga pendukung.

Darmin menyampaikan tugas utama dari Satuan Tugas baik Kementerian/Lembaga maupun daerah, adalah untuk memonitor pelaksanaan percepatan berusaha di wilayah kerjanya masing-masing.

“Mereka harus melakukan upaya menyelesaikan permasalahan tapi hanya di lingkungan mereka, sisanya kita sebut sebagai Satgas Pendukung,” ujar mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini.

Previous Waskita: penjualan tol becakayu dengan pelepasan saham
Next "Jelang Munas Medan, Capres KAHMI Mulai Gerilya Turba Galang Dukungan"