Pemerintah Berhasil Raih Opini WTP dari BPK atas LKPP 2016


Jakarta, BuletinInfo – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016.

Opini WTP atas LKPP Tahun 2016 ini merupakan yang pertama kali diperoleh Pemerintah Pusat, setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak Tahun 2004.

Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP tahun 2016 kepada Ketua DPR RI, Setya Novanto pada Sidang Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta (19/5).

Ketua BPK menjelaskan, memenuhi ketentuan perundang-undangan, Pemerintah telah menyampaikan LKPP (unaudited) Tahun 2016 kepada BPK pada tanggal 29 Maret 2016. Selanjutnya, BPK memeriksa LKPP tersebut dalam waktu dua bulan sejak menerimanya dari Pemerintah.

Menurutnya, pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun 2016 di tingkat kementerian negara/lembaga mengalami peningkatan kualitas yang signifikan. Hal tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

LKPP Tahun 2016 telah menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Oleh karena itu, BPK menyatakan pendapat WTP atas LKPP Tahun 2016.

BPK menyampaikan juga temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan. Temuan SPI diantaranya Pengendalian Piutang Pajak dan Penagihan Sanksi Administrasi Pajak, Pengendalian atas Pengelolaan Program Subsidi, Pertanggungjawaban Kewajiban Pelayanan Publik Kereta Api, dan Tindakan Khusus Penyelesaian Aset Negatif Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Temuan kepatuhan diantaranya Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Piutang Bukan Pajak, Pengembalian Pajak serta Pengelolaan Hibah Langsung. Temuan-temuan tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPP 2016.

Ketua BPK yang hadir dengan didampingi oleh para Anggota BPK serta pejabat eselon I BPK menyampaikan harapannya agar pemerintah tetap menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK atas temuan sistem pengendalian intern dan kepatuhan.

Ketua BPK juga meminta Pimpinan dan Anggota Dewan untuk terus mendorong Pemerintah Pusat dalam rangka perbaikan tanggung jawab pelaksanaan APBN.

Merespons opini WTP, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, akuntabilitas dari akuntansi pemerintah menjadi penting. “Akuntabilitas dari sisi bahwa seluruh pengeluaran negara itu mencapai targetnya atau result-nya. Dan ini salah satu yang terus akan kami pantau dan perbaiki,” ujar dia

Sri Mulyani pun sangat menghargai semua rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK. Pemerintah pun nantinya juga akan menindaklanjuti saran dan temuan yang telah dilaporkan oleh BPK.

“Sangat menghargai betul pandangan dari BPK karena spirit-nya adalah memang memperbaiki kualitas laporan akuntabilitas kita dan juga memperbaiki tata kelola, karena banyak hal seperti masalah konsistensi pembukuan, mengenai subsidi, PMN itu baik sekali yang disampaikan BPK. Kami sangat berterima kasih kepada BPK yang telah memberikan banyak sekali rekomendasi positif,” ungkapnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi permasalahan yang menjadi pengecualian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2015.

Pemerintah telah berhasil menyelesaikan suspen yaitu, perbedaan realisasi belanja negara yang dilaporkan kementerian/lembaga dengan yang dicatat oleh Bendahara Umum Negara. Hal itu dilakukan dengan membangun single database melalui e-rekon dan sistem informasi penyusunan LKPP yang lebih baik, sehingga tidak ada lagi suspen pada LKPP 2016.

Previous Panglima Laskar Pemuda Melayu Kalimantan Barat, Iskandar, menginstruksikan kepada seluruh anggotanya agar tidak melakukan aksi turun ke jalan dan aksi apapun pada tanggal 20 Mei 2017
Next Kapolda Kalbar: Pekan Gawai Dayak XXXII dan aksi damai bela ulama berjalan damai