Pemerintah Masih Mengakaji RUU Tembakau Sehingga Nantinya Berdampak Positif Bagi Semua Pihak


Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, pemerintah akan segera menentukan sikap terkait Rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Dia mengatakan bahwa Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait sebelum memberikan jawaban kepada DPR apakah RUU ini jadi dibahas bersama atau tidak.

Sikap pemerintah tersebut akan berpijak pada hasil kajian dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertanian.

Karena di dalam industri rokok sendiri banyak terdapat para petani tembakau dan pekerja yang merupakan rakyat kecil yang harus dilindungi oleh negara.

Jadi, pemerintah sendiri harus banyak mempelajari banyak aspek, sehingga nantinya rakyat kecil yang bergantung dari industri tembakau tersebut tidak dirugikan.

“Industri rokok kan sangat penting dan itu merupakan industri yang mungkin dari A sampai Z-nya kita kuasai. Tapi kan juga banyak hal yang harus kita perhatikan dari aspek kesehatan dan aspek lainnya. Jadi posisi pemerintah harus objektif melihat ini,” kata Teten.

Hal yang senada juga dikatakan Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Panggah Susanto, penyusunan aturan dan kebijakan soal tembakau harus sangat hati-hati karena berdampak pada hajat hidup orang banyak. Sebab, banyak pekerja yang menggantungkan hidup pada industri ini.

Sebagai salah satu pihak yang akan ikut serta dalam membahas RUU tersebut, ‎Kementerian Perindustrian berharap RUU tersebut bisa memberikan sisi positif kepada semua pihak yang terlibat mulai dari industri rokok hingga masyarakat luas.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Indonesia (MPSI) Djoko Wahyudi berharap agar mitranya tidak mengalihkan produksinya ke mesin, karena ada sisi yang perlu diperhatikan, yakni tenaga kerja. Dia pun memberikan apresiasi kepada Kemenperin selaku pembina industri yang terus memperhatikan keberadaan sektor SKT.

“Terkait regulasi, memang perlu diatur agar dampak negatifnya tidak lebih dominan,” imbuhnya.

Oleh karena itu, pemerintah sedang mengakaji ulang terkait RUU tersebut agar nantinya dapat menjadi regulasi yang berdampak positif bagi semua pihak, terutama bagi petani tembakau itu sendiri.

Previous RUU tembakau berikan sisi positif bagi semua pihak
Next 2000 jiwa mengungsi akibat Banjir Bandung Selatan, Pemerintah Pusat harus turun tangan