Pemerintah Mengupayakan Peremajaan Kebun Sawit dan Penanaman di Lahan Gambut


Jakarta, Buletin Info – Saat ini Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terluas di dunai mencapai 11,9 juta hektare (ha) sekitar 42 persen diusahakan perkebunan rakyat dengan produksi 33,2 juta ton minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Pengusahaan kelapa sawit menyerap lebih dari 5,5 juta tenaga kerja di sektor on farm.

Adapun ekspor CPO dan turunannya mencapai 28 juta ton, senilai US$ 19 miliar atau sekitar Rp 249 triliun. Bahkan ekspor ini melampaui nilai ekspor minyak dan gas bumi.

Ini diungkapkan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang  saat memberikan sambutan pada Fokus Grup Diskusi (FGD) bertema Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Lahan Gambut di Yogyakarta.

“Prestasi ini harus dipertahankan bahkan ditingkatkan produksi kelapa sawit melalui pengelolaannya secara berkelanjutan di lahan gambut. Selain itu, peningkatan produksi kelapa sawit harus juga dilakukan melalui replanting.

Menurut catatan Kementerian Pertanian bahwa Produksi CPO nasional pada 2016 mencapai 31,5 juta ton, dimana Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia

Program peremajaan kebun sawit dapat meningkatkan produksi lahan petani menjadi 5-6 ton CPO/Ha/Tahun tanpa pembukaan lahan kelapa sawit baru agar dapat mendukung pengembangan industri CPO dalam negeri.

Pemerintah menyatakan program peremajaan (replanting) kelapa sawit khususnya untuk perkebunan milik rakyat, salah satunya dengan skema kerja sama antara pelaku usaha dengan pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada pembukaan Pertemuan Nasional Sawit Indonesia 2017 di Jakarta pada bulan Februari lalu mengatakan bahwa skema kerja sama tersebut akan melibatkan pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan juga pelaku usaha. “Tahun ini, kita bertekad untuk memulai replanting kelapa sawit rakyat.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BPDP-KS Bayu Krisnamurthi mengatakan bahwa memang tidak mudah untuk melakukan peremajaan khusunya untuk tanaman kelapa sawit rakyat. Namun, pihaknya telah mendapatkan komitmen dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian untuk menjalankan program tersebut.

“Nanti Ditjen Perkebunan yang akan mengambil kepemimpinannya, akan mendesain bagaimana proses replanting, BPDP-KS akan support pembiayaannya,” kata Bayu.

Saat ini, direncanakan adanya revisi Peraturan Presiden Tentang BPDP Sawit. Dalam revisi tersebut, nantinya akan memperkuat pasal yang terkait dengan program peremajaan kelapa sawit, seperti tentang status kejelasan lahan dan hal lain yang selama ini menjadi kendala.

Revisi ketentuan tersebut diharapkan rampung dalam waktu dekat, supaya program peremajaan sawit petani kecil bisa segera dimulai.

Selain itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan di lahan gambut. Dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Lahan Gambut terungkap bahwa lahan gambut menjadi solusi strategis untuk meningkatkan produk kelapa sawit dalam negeri.

Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Lingkungan, Mukti Sardjono menambahkan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan sangat memerlukan pemahaman yang holistik.

Hal ini penting agar tidak menimbulkan permasalahan di bidang ketahanan pangan, ekonomi, kerawanan sosial bahkan politik terutama di kawasan budidaya.

“Saat ini kelapa sawit mempunyai peranan yang sangat strategis sebagai sumber penghidupan masyarakat dan devisa negara. Pemahaman yang menyeluruh diperlukan, agar pengelolaan berkelanjutan atau tidak menimbulkan masalah di berbagai bidang,” dia menjelaskan.

Mukti menjelaskan perubahan PP 57/2016 tentang perubahan atas PP 71/2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut secara substansial mengatur Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung dan Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya. –RN

Previous Polda Metro Jaya: Penundaan sidang Ahok perlu dilakukan demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban Jakarta jelang pemungutan suara putaran kedua
Next Istighotsah Kubroh: NKRI, Pancasila, UUD 45, dan Bhineka Tunggal Ika Adalah Final