Pemerintah Menyatakan Bahwa Subsidi Listrik Hanya Untuk Golongan Rumah Tangga Miskin


Jakarta, BuletinInfo.com – PT. PLN (Persero) menyatakan saat ini masih menyeleksi aduan atau laporan dari masyarakat miskin pengguna listrik 900 Volt Ampere yang kehilangan subsidi listrik. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menerima aduan sebanyak 54 ribu pelanggan dari 18,7 juta pelanggan listrik 900 VA yang tidak mendapatkan subsidi lagi.

“Sebagian masalahnya karena (keterangan) miskin tersebut. Lalu ada lagi data (masyarakat miskin) yang belum diputuskan dari kelurahannya,” kata Direktur PLN Sofyan Basir.

PLN bersama TNP2K memverifikasi data aduan yang masuk. Dari penelusuran terdapat ketidaklengkapan dokumen yang dimiliki orang miskin yang membuat mereka dicoret dari daftar penerima subsidi listrik. Dokumen administrasi yang belum dimiliki di antaranya kartu miskin.

Pemerintah menjanjikan masyarakat miskin akan tetap dapat menikmati subsidi listrik.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menjelaskan, subsidi listrik selama ini dinikmati oleh 45 juta rumah tangga. Untuk pemakai subsidi 450 VA sebanyak 22,8 juta dan subsidi 900 VA sebanyak 22,3 juta. Dari keseluruhan tersebut masih didominasi rumah tangga kategori mampu.

Bambang menjelaskan, setelah dilakukan penyandingan data, ditemukan selisih sekitar 18 juta rumah tangga yang tidak berhak menikmati subsidi listrik. Angka tersebut didominasi pengguna 900 VA yang tidak termasuk penerima subsidi.

Setelah dilakukan penyisiran, kata Bambang, akhirnya diputuskan bahwa subsidi listrik hanya diberikan kepada sekitar 19 juta rumah tangga dan sisanya akan mengalamai kenaikan tarif secara bertahap yang dilaksanakan setiap 2 bulan dan dilakukan bertahap sebanyak tiga kali mulai 1 Januari, 1 Maret dan 1 Mei 2017.

Dengan basis data yang lebih baik, katanya, seharusnya semua subsidi bisa dialihkan kepada rumah tangga tepat sasaran. Untuk rumah tangga miskin yang belum terdaftar, selalu dibuka kesempatan untuk melakukan pendaftaran agar bisa menikmati subsidi.

“Tapi tentunya harus mendapatkan verifikasi dan itu tugasnya kementerian sosial,” kata Bambang.

Sebagai informasi, pemerintah mencanangkan program 35.000 MW dan Program Indonesia Terang, untuk daerah yang belum tersentuh listrik khususnya di wilayah Indonesia bagian timur, dalam bentuk pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik. Untuk pembangunan tersebut dibutuhkan anggaran yang sangat besar.

Pencabutan subsidi listrik dimaksudkan agar dana subsidi tersebut adalah untuk pembangunan sarana kelistrikan di daerah-daerah tersebut, dan sudah terbukti , masyarakat di beberapa daerah pinggiran ataupun perbatasan dan wilayah papua telah mmendapat fasilitas listrik yang memadai.

Previous Buku "Gerakan Politik Hizbut Tahrir Di Indonesia" Ungkap Agenda Terselubung HTI
Next Beberapa organisasi pelajar kota Banjar menyatakan sikap antiradikalisme dan antiterorisme

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *