Pemerintah : Produksi beras petani Indonesia telah mampu memenuhi kebutuhan domestik, bahkan surplus


Jakarta, BuletinInfo.com – Food and Agriculture Organization (FAO) mencatat bahwa harga beras Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan harga beras internasional.

Menanggapi hal tersebut,  Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan tingginya harga beras sendiri tergantung dari jenis berasnya masing-masing. “Itu tergantung jenisnya (beras), yang terpenting kan kita enggak impor, jadi enggak urusan,” kata Enggar di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (17/6/2017).

Dirinya pun mengaku tak ambil pusing dengan perbedaan harga yang terjadi. Enggar mengatakan seharusnya saat ini tidak perlu membandingkan harga beras dalam negeri dengan internasional sebab saat ini pemerintah tak lagi melakukan impor beras. “Buat apa kita sekarang bandingkan (dengan beras) internasional. Saya enggak ada izin impor, ngapain diperbandingkan,” terang Enggar.

Enggar menegaskan pemerintah tak melihat perbandingan harga beras internasional karena telah menutup keran impor.

Pemerintah telah menutup keran impor beras sejak berhasilnya swasembada beras di tahun 2017, malah, surplus beras yang dialami Indonesia membuat kementerian pertanian untuk melakukan ekspor beras ke beberapa negara.

Menurut Kementerian Pertanian, Indonesia telah  mengekspor beras sesegera mungkin karena sudah bisa swasembada beras di mana produksi mengalami surplus dan sudah tak lagi mengimpor beras.

Ekspor perdana beras Indonesia dilakukan dari Merauke, Provinsi Papua, ke Papua Niugini. Ekspor itu berwujud beras premium .

Indonesia juga beberapa waktu lalu mengirim beras medium sebanyak 5.000 metrik ton (MT) ke Sri Lanka sebagai bentuk bantuan Indonesia kepada Sri Lanka yang tengah kekurangan pangan. Pengiriman beras bantuan ini adalah sebagai bentuk kepedulian Indonesia terhadap negara lain dan sebagai bukti jika produksi beras petani Indonesia telah mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Indonesia sebelumnya sudah mengekspor beras organik ke lima negara, antara lain Belgia. dengan mengekspor beras, Indonesia akan makin dikenal dan bahkan menjadi lumbung pangan dunia.

FAO menghargai keberhasilan Indonesia dalam swasembada beras pada tahun 2016 dimana langkah selanjutnya adalah membangun sektor pertanian yang berdaya saing dan mendorong diversifikasi pertanian untuk meningkatkan kehidupan petani dan memperbaiki gizi seluruh rakyat Indonesia.

Saat ini, pemerintah Indonesia sedang bergerak menambah produksi pangan. Semakin banyak perhatian pemerintah terhadap proyek infrastruktur yang diarahkan untuk mendukung sektor pertanian. Harapannya, Indonesia bisa mencapai kemandirian pangan dalam tiga tahun ke depan. Di Indonesia, bergerak menuju kemandirian pangan adalah sesuatu yang sudah lama didambakan dan memerlukan dukungan dari semua pihak.

Ketahanan pangan merupakan pilar pembangunan sektor lainnya. Ketergantungan pangan dari impor dan ketidakmampuan suatu bangsa mencapai kemandirian pangan akan menyebabkan ketahanan nasional akan terganggu.

UU Pangan juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan dengan kemandirian pangan serta keamanan pangan. Kemandirian pangan, dapat terwujud jika tercapai swasembada pangan, maka memiliki ketahanan pangan yang kuat. Terdapat beberapa indikator terwujudnya ketahanan pangan yang kuat: ketersediaan pangan bagi masyarakat, keterjangkauan pangan oleh masyarakat, kelayakan untuk diterima konsumen, kesejahteraan masyarakat, keluarga dan perorangan.

Pemerintah Indonesia telah membuat peta jalan (roadmap) swasembada pangan 2016-2045. Peta jalan itu menjadi acuan bagi Indonesia untuk meningkatkan produksi bahan pangan sehingga secara perlahan impor bisa diturunkan.

Saat ini, peta jalan tersebut sudah dijalankan dan mulai membuahkan hasil, pada 2016 misalnya, Indonesia sama sekali tidak mengeluarkan kebijakan impor beras medium, impor jagung juga berhasil diturunkan hingga 60%.

Previous Tokoh masyarakat, elemen kemahasiswaan, dan sejumlah perwakilan pemerintahan di Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk menolak paham radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945
Next Badko HMI Gelar Seminar Kebangsaan bertemakan Tolak Khilafah dan Memperkokoh Pancasila di Bali Nusra

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *