Pemerintah: Rencana Dana Haji Untuk Proyek Yang Jelas Menguntungkan Rakyat Tanpa Mengganggu Operasional Haji


Jakarta, BuletinInfo – Presiden Joko Widodo berencana menginvestasikan dana haji yang sudah terkumpul untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur nasional. Dana haji yang jumlahnya mencapai Rp90,6 triliun tersebut nantinya akan dikelola oleh badan khusus di luar Kementerian Agama yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

BPKH yang sedang dalam proses seleksi anggota ini diinginkan oleh Presiden Jokowi sebagai badan independen yang mampu mengelola dana haji secara profesional dan tentunya menguntungkan. Dana tersebut juga diharapkan bisa diinvestasikan pada pembangunan infrastruktur yang masih membutuhkan dana cukup besar.

Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota BPKH, Mulya Effendy Siregar mengungkapkan, permintaan Presiden sangat jelas pada lembaga ini. Di mana dana haji tersebut harus diinvestasikan pada proyek yang jelas peruntungannya, seperti jalan tol, dan pelabuhan. Sehingga tidak dikhawatirkan dana akan hilang.

Data Kementerian Agama RI hingga 31 Desember 2016 mencatat dana setoran awal Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dari jemaah haji mencapai Rp90,6 triliun. Terdiri dari Kas Rp111,8 miliar, investasi jangka pendek Rp54,57 triliun, investasi jangka panjang Rp35,78 triliun dan hasil optimalisasi yang masih harus diterima Rp137,91 miliar. Sementara total DAU mencapai Rp2,99 triliun

 

Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Wismana Adi Suryabrata mengatakan,dana haji yang akan digunakan pada proyek infrastruktur pemerintah dipastikan tidak hilang. Karena bentuknya dalam instrumen investasi syariah yang dijamin pemerintah dengan bagi hasil yang tinggi yaitu 13-14 persen.

Menurutnya, saat ini konsep itu masih terus digodok dan belum sepenuhnya menjadi keputusan resmi, sehingga berdasarkan tataran konsep justru dilihat sangat bermanfaat bagi umat. Ia menilai dengan bagi hasil yang tinggi sebenarnya itu bisa beri manfaat tambahan untuk umat dan jemaah haji khususnya.

“Contohnya bisa seperti jalan tol dari pembayaran dan keuntungan, serta kenaikan nilai saham tentu uangnya memberikan manfaat. Penggunaan dana tersebut nantinya dikelola oleh BPKH definitif dan pastinya tidak secara keseluruhan digunakan karena operasional haji tak boleh diganggu,” jelas Wismana, Rabu 15 Maret 2017.

Adapun proyek infrastruktur yang cocok dari investasi dana haji saat ini, Wismana mengungkapkan proyek tersebut tidak jauh dari pembiayaan SBSN atau sukuk yang sudah dikerjakan, seperti pada proyek pembangunan jalur kereta api, irigasi dan pelabuhan.

“Yang pasti tidak jauh dari proyek infrastruktur yang sudah dibiayai sukuk selama ini, tapi juga bisa hal baru dan baik untuk kemaslahatan umat dan membutuhkan pembiayaan. Seperti energi yaitu pembangkit listrik, pelabuhan dan juga bandara, semua opsi ini terbuka,” tegasnya.

Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Pengembangan Infrastruktur, Wahyu Utomo, menambahkan, penggunaan dana haji untuk infrastruktur sebenarnya sangat cocok dengan pola pembangunan infrastruktur saat ini, karena sifatnya jangka panjang.

Menurut dia, penggunaan dana haji untuk infrastruktur sangat membantu target pembiayaan infrastruktur hingga 2019, sehingga sifatnya perlu segera dimanfaatkan seperti skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) sehingga ada leverage yang cukup besar. (16/3) -RN

 

Previous Pemerintah : Revisi PM 32/2016 Akomodir Keinginan Pengusaha Transportasi Online dan Konvensional
Next Isu PKI Bangkit di gunung kidul = HOAX