Pemerintah Siapkan Pembiayaan Jangka Panjang Pembangunan Infrastruktur Melalui Pasar Modal


Jakarta, BuletinInfo.com –  Presiden Joko Widodo (Jokowi)  mengumpulkan beberapa pejabat kabinet kerja, beserta Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Istana untuk membahas soal pembiayaan pembangunan infrastruktur pada Selasa (5/8).

Rapat tersebut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur BI Agus Matowardojo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Presiden Jokowi ingin adanya harmonisasi yang mengundang dana segar.

“Presiden ingin harmonisasi supaya lebih bagus, terus bagaimana supaya projek kita lebih banyak lagi foreign direct invesment-nya untuk datang. Terus bagaimana suku bunga ini kan turun dah bagus bagaimana kita memanfaatkan peluang itu. OJK laporkan suku bunga antar bank juga turun,” jelas Luhut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menerangkan bahwa pemerintah akan menyiapkan beberapa kebijakan-kebijakan terkait dengan pendanaan, antara lain terkait moneter, perbankan, tingkat bunga, dan pajak.

Terkait perpajakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan melakukan evaluasi terkait dengan kebijakan perpajakan untuk mempercepat penerbitan instrumen pembiayaan proyek dalam rangka memberikan stimulus terhadap investasi di sektor industri maupun pembangunan infrastruktur.

“Tadi pagi bapak presiden mengundang beberapa menteri, untuk membahas bagaimana kita bisa mengakselerasi pembangunan Indonesia dikaitkan dengan perkembangan di sektor jasa keuangan maupun di bidang-bidang yang menyangkut pembiayaan,” kata Sri Mulyani.

“Kita akan evaluasi berbagai kebijakan menyangkut perpajakan yang berhubungan dengan surat-surat berharga, surat instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan infrastruktur,” lanjut dia.

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta untuk mengkaji hingga mengevaluasi mengenai pajak dividen.

“Kita akan lihat semuanya secara komprehensif agar kita mampu membangun atau menciptakan suatu instrumen pajak dan kebijakan pajak yang memberikan insentif agar minat untuk investasi terutama di bidang infrastruktur itu bisa terjaga,” ujar Sri Mulyani.

Untuk merealisasikan instrumen pendanaan proyek, Sri Mulyani mengungkapkan, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyiapkan formulasi suatu kebijakan agar korporasi yang menerbitkan surat berharga bisa diakselerasi dan dipermudah.

“Ini salah satu area yang terus koordinasi antara Bank Indonesia, OJK dan kami dalam membangun berbagai kebijakan di sektor keuangan, sehingga dia bisa menunjang dan berhubungan langsung,” tukas dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan bahwa pemerintah akan menciptakan banyak instrumen pembiayaan melalui pasar modal untuk pembiayaan jangka panjang.

Menurut Wimboh, instrumen pembiayaan seperti Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) sudah ada, ke depannya akan banyak instrumen sekuritisasi proyek, sekuritisasi piutang, lalu reksadana berbasis proyek.

“Akan kami percepat, nanti ke depannya juga akan kami stimulasi untuk investasi berbasis ekspor sehingga ke depan pendapatan devisa kita akan menjadi banyak sehingga investasi luar negeri yang harus kita kembalikan juga dapat pembiayaan ekspor,” jelas dia.

Dengan begitu, lanjut Wimboh, jenis pembiayaan juga akan beragam, bahkan OJK juga akan menyiapkan skema lindung nilai atau hedging untuk meminimalisir risiko nilai tukar di suatu instrumen pembiayaan.

Previous Presiden Jokowi ingatkan para menterinya fokus bantu Presiden bangun negeri ini, jangan mikirin kampanye
Next Pemerintahan Jokowi tidak ada darurat utang, ini datanya!!!