Pemerintah Upayakan Berbagai Program Untuk Tangani Banjir Di Bandung


Dalam upaya penanggulangan bencana (PB) banjir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, akan menginisiasi program dengan melibatkan masyarakat.

Hal itu diungkapkan oleh Bupati Bandung Dadang M Naser yang mengajak seluruh pihak khususnya korban banjir untuk aktif terlibat dalam PB banjir baik upaya prefentif maupun fisik.

Dadang menyampaikan hal itu usai menerima audensi bersama 12 perwakilan korban banjir di Balewinaya soreang, Jum’at (31/3).

“Kita akan upayakan bersama PB banjir, dalam upaya prefentif maupun fisik. Langkah kecil yang akan kita lakukan untuk waktu dekat sekarang yakni, bersama membersihkan gorong-gorong dan drainase, untuk saluran air juga pengurangan lumpur sungai,” ungkapnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang penanggulangan bencana, PB adalah tanggung jawab 3 pilar, yakni pemerintah, dunia usaha juga masyarakat.

Dia juga menuturkan bahwa tidak salah jika masyarakat turut dilibatkan dalam program dan kegiatan PB.

“Masyarakat perlu diberikan penjelasan, bahwa tanggung jawab PB itu bukan hanya pemerintah. Tapi ada juga keterlibatan pengusaha dan masyarakat itu sendiri. Sesungguhnya, upaya yang dilakukan Pemkab sudah maksimal, namun belum ada hasil yang signifikan,” ucap Dadang M Naser.

Dia mengatakan bahwa penanganan masalah banjir di Kabupaten Bandung kata adalah masalah bersama. Karena sejak tahun 1980 an banjir sudah melanda Bandung saat itu.

Setiap periode Kepala Daerah memilki strateginya sendiri dalam PB banjir. Periode sekarang Pemkab melakukan tindakan pencegahan bencana, seperti mitigasi wilayah rawan bencana, penguatan kapasitas masyarakat yang tinggal di daerah rawan, juga pemenuhan kebutuhan logistik bagi aparat desa.

“Selain upaya prefentif, Pemkab juga melakukan tindakan responsif terhadap kejadian bencana melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) juga stakeholder lainnya,” pungkasnya.

Hal tersebut merupakan bentuk dari upaya pemerintah dalam mengurangi banjir di Bandung. Akan tetapi, penanganan banjir sendiri tidak bisa dilakukan tanpa adanya kerjasama dari masyarakat.

Oleh karena itu, diharapkan agar masyarakat dapan mendukung program-program pemerintah dalam mengurangi banjir.

Previous Pemerintah serius atasi banjir kab Bandung, bekerja secara maksimal
Next Al Khaththath Tidak Mau Tanda Tangan Surat Penyidikan, Bukti Tidak Kooperatif