Penerbitan Perppu Ormas Dinilai Memenuhi Unsur Kegentingan Memaksa


Jakarta, BuletinInfo – Ahli Kores Tambunan menyatakan terdapat 3 kondisi darurat yang disebut genting dan memaksa yang menjadi alasan terbitnya perppu. Yaitu darurat perang, sipil, dan internal.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi ahli terkait judicial review Perppu 2/2017 tentang Ormas di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Darurat yang sifatnya internal dapat timbul dari penilaian subjektif Presiden. Yang selanjutnya bisa menjadi alasan Presiden untuk mengeluarkan perppu,” kata Kores di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017).

Kores menjadi ahli dari Forum Advokat Pengawal Pancasila dan Sekretariat Advokat Nasional Indonesia. Karena itu, menurut Kores, sah-sah saja Presiden Joko Widodo mengeluarkan perppu. Apalagi perppu adalah hak seorang presiden.

“Jadi kegentingan yang dimaksud adalah subjektif Presiden yang mengikat pada jabatannya. Yang mana hak subjektif tersebut digunakan oleh presiden-presiden sebelumnya,” tegasnya.

Kegentingan yang memaksa adalah subjektif Presiden yang mengikat secara jabatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 dan dibatasi sesuai dengan putusan MK. Oleh karena itu, penerbitan Perpu Ormas sudah sesuai dengan konstitusi.

Previous AHY: Waspada ada yang ingin pecah belah bangsa melalui pembenturan Islam dan Pancasila
Next Masyarakat diimbau untu berhati-hati konsumsi obat, jangan sampai kejadian di Kendari terulang didaerah lain