Pengamat Formappi: Yang perlu dibereskan SDM DPD bukan Lembaganya dibubarkan


Jakarta, BuletinInfo – Polemik Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkait pergantian pimpinannya membuat publik mendorong wacana pembubaran lembaga tersebut.

Namun menurut pengamat Lucius Karus dari Forum Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) sebelum lembaga perwakilan daerah itu dibubarkan, ada baiknya untuk mengembalikan fungsi DPD sebagaimana perannya.

“Lembaganya jangan dibubarkan, tapi orangnya yang dibereskan. Ini yang kita ingin dorong ke depan, bagaimana kemudian mendesain DPD menjadi lebih punya power. Mesti kembali lagi bicara dari daerah ke daerah, sebagai wakil dari NKRI, mereka harus bicara agar memastikan DPD ini kembali ke situasi awal dan bisa menjalankan perannya,” jelas Lucius dalam diskusi di Restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/4).

Kisruh DPD tersebut disebabkan oleh orang di dalam DPD-nya, bukan dari lembaganya. Jadi jika melakukan pembubaran terhadap lembaganya itu tidak benar karena lembaganya tidak bersalah.

Hal yang senada juga dikatakan Direktur Poltracking Hanta Yudha, yang menyarankan agar DPD memperbaiki diri.

“Itu kekecewaan publik, itu bentuk kekecewaan publik karena penurunan, degradasi kewenangan tidak jelas, kemudian esensinya nggak jelas. Kan semangatnya memperbaiki sistem ketatanegaraan, jadi harus saling mengimbangi kekuasaan, antara parlemen dan presiden juga ada di internal parlemen, tentu DPD-nya harus kuat, itu semangatnya,” papar Hanta.

Sementara, Senator asal Jawa Tengah, Akhmad Muqowam, tidak sependapat dengan pembubaran DPD. Karena, menurutnya, DPD merupakan tempat menampung aspirasi daerah.

“Saya setuju secara dialektika DPD harus diberi kekuatan, kalau tidak bubarkan saja, tapi tanya dulu ke daerah. Tanya dulu, apakah masih ada peluang menampung aspirasi daerah,” sambungnya. “Ada asbabul nuzul dan kalau DPD nantinya keputusan daerah ruang daerah harus diapresiasi di pusat,” tutup Muqowam.

Keberadaan DPD sangat penting agar nantinya timbul sinergi antara pusat dengan daerah. Jadi, wacana pembubaran DPD itu seharusnya tidak dilakukan. Karena DPD sebagai lembaga adalah penyalur dari aspirasi warga daerah ke pusat.

Jika memang ada anggota DPD yang tidak benar, seharusnya anggota tersebut saja yang perbaiki dan dikoreksi. Jangan sampai karena ada nila setitik, rusak susu sebelanga.

Previous Transjakarta akan menghadirkan Kapal dan Kereta
Next Patok tipe D RI- Malaysia hilang diduga karena jenis patok paling kecil dan tertanam didalam tanah