Penolakan Pendukung Anies-Sandi terhadap Djarot di masjid AT-Tin dampak negatif Politisasi Agama


Jakarta, BuletinInfo-Penolakan Pendukung Anies – Sandi terhadap Djarot Saiful di masjid AT-Tin merupakan dampak negatif dari Politisasi agama yang selama ini digunakan Paslon nomor 3 tersebut.

Acara Haul Soeharto yang mengambil tema “Dzikir dan Shalawat untuk Negeri” Di Masjid At-Tin TMII Jakarta Timur ternodai dengan sikap sejumlah jemaah yang melakukan penolakan cawagub DKI Petahana Djarot Saiful Hidayat yang dilakukan oleh beberapa jamaah di Masjid At-Tin Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Peristiwa tersebut merupakan cerminan Intoleransi pendukung anies-sandi kepada Djarot Saiful.

Insiden tersebut merupakan sebab dan akibat perihal kasus cagub DKI petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang saat ini berstatus terdakwa soal kasus dugaan penistaan agama soal surat Al Maidah ayat 51.

Jadi mungkin akumulasi dari kekecewaan warga yang ikut zikir terhadap Ahok, sehingga pasangannya Pak Djarot juga kena imbas.

Jika dilihat sikap jemaah yang menolak Djarot Saiful seharusnya tidak boleh terjadi, mereka menjustifikasi negatif terhadap orang-orang tertentu. hal ini sudah masuk dalam kategori intoleransi. Para pendukung Paslon DKI nomor urut 3 sudah salah kaprah. Padahal itu dapat menjadi bibit perpecahan bangsa ini. Mereka harus sadar jika memang menerima pluralisme sesuai dengan semboyan Pancasila Warga negara Indonesia memiliki toleransi antar umat beragama.

Diketahui, cawagub DKI Petahana Djarot Saiful Hidayat mendapat penolakan dari beberapa jamaah peserta dzikir dalam acara Haul Soeharto yang mengambil tema ‘Dzikir dan Shalawat Untuk Negeri’ di Masjid At-Tin Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang dihadiri oleh sejumlah ulama, antara lain Ustadz Arifin Ilham, KH A Gymnasiar atau Aa Gym, dan Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab.

Selain itu hadir pula Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Titiek Soeharto, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno.

(HA)

Previous Presiden : Kedepankan Azas Praduga tak bersalah kasus e-KTP, KPK harus profesional
Next Pemerintah tidak "main-main" tertibkan Perguruan Tinggi abal-abal.