Perppu Ormas Jalan Terbaik Pembubaran Ormas Anti Pancasila


Jakarta, BuletinInfo – Berawal dari maraknya ormas -ormas beraliansi kanan bermunculan, lalu semakin masifnya ormas -ormas tersebut melakukan kegiatan yang berdampak pada pengaruh di tengah masyarakat. Semakin banyak kita melihat begitu besarnya pengaruh ormas – ormas tersebut terhadap cara berpakaian masyarakat, terjadi perubahan yang cukup signifikan.

Hal tersebut sebenarnya tidak menjadi masalah, justru nampaknya positif karena banyak yang lebih terlihat agamis. Namun setelah diusut dibalik pengaruhnya yang cukup kuat itu ada suatu yang menyimpang yaitu tidak sejalannya ideologi yang di ajarkan didalam ormas -ormas tersebut, dimana mereka mengusung Khilafah bukanlah Pancasila yang merupakan Ideologi pemersatu bangsa Indonesia.

Oleh sebab itulah Pemerintah sebagai pengatur negara harus dapat segera mengembalikan pada jalur dan arah yang benar, jangan sampai kejauhan menyimpang karena dapat beresiko perpecahan. Tidak salah jika dalam hal ini pemerintah tegas dan tidak kompromi karena Pemerintah ingin Indonesia tetap menjadi negara yang Bhineka karena bangsa kita sangat heterogen yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama. Oleh sebab itu telah ditetapkan Pancasila sebagai pemersatu bangsa.

Ketegasan pemerintah dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI harus dituangkan dalam produk hukum ataupun payung hukum, hal itu penting karena Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, Panglimanya adalah hukum. Untuk mengatasi adanya ancaman dari paham Khilafah yang di usung Hizbut Tahrir Indonesia/HTI sebagai salah satu ormas anti Pancasila, maka  Pemerintah tidak segan- segan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang merevisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 itu diumumkan oleh Menko Polhukam Wiranto pada Rabu 12 Juli 2017. Menurut Wiranto saat itu, Perppu itu sudah ditandatangani oleh Presiden sejak dua hari lalu, Senin 10 Juli lalu.

Keinginan pemerintah untuk melakukan revisi atas UU Ormas sudah terdengar sejak akhir November 2016 lalu. Keinginan itu disampaikan oleh Sudarmo, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, sehabis rapat terbatas di Kementerian Koordinator Polhukam. Revisi itu menyasar masalah ormas yang sering berbuat onar dan bertentangan dengan Pancasila.

Kebutuhan untuk merevisi UU Ormas itu semakin tegas disampaikan pemerintah selepas mengumumkan rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) awal Mei lalu. Rencana pembubaran itu, menurut pemerintah, terkait dengan kegiatan-kegiatan HTI yang dinilai bertentangan dengan tujuan, asas, ciri yang berdasarkan Pancasila dan UU Ormas.

Namun pemerintah juga sadar, jika mengikuti UU Ormas, proses pembubaran HTI akan makan waktu. Padahal pemerintah memandang penanganan ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi harus dilakukan sesegera mungkin; dan pada saat yang sama pemerintah berkomitmen untuk menanganinya tanpa melanggar hukum.

Gagasan untuk menerbitkan Perppu yang merevisi UU Ormas merupakan jalan keluar bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan itu. Terbitlah Perppu Nomor 22 Tahun 2017 yang merevisi UU Ormas itu.

Sejak awal gagasan penerbitan Perppu untuk merevisi UU Ormas tersebut membuat banyak pihak merasa cemas. Bagaimana pun UU Ormas merupakan hasil tarik menarik yang cukup ketat antara pemerintah dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil.

Ketika masih berstatus Rancangan Undang-undang (RUU) Ormas, masyarakat sudah terlihat menentang. Masyarakat khawatir RUU itu akan membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul. Meski begitu, RUU tersebut akhirnya disahkan oleh DPR.

Organisasi-organisasi masyarakat sipil mengajukan judicial review atas UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari 21 pasal yang dimohonkan, MK membatalkan 10 pasal. Keputusan MK tersebut mengurangi peran negara dalam mengendalikan gerak ormas. Bahkan, jika dianggap sebagai cara untuk mengendalikan ormas, UU Ormas sebetulnya sudah lumpuh sejak keputusan MK tersebut.

Jadi sangatlah wajar jika hari-hari ini banyak di antara kita cemas dengan terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 itu. Namun pemerintah mempunyai pertimbangan sendiri untuk menerbitkannya.

Ada tiga dalih yang disampaikan Menko Polhukam Wiranto terkait penerbitan Perppu tersebut. Pertama, tindakan pemerintah sudah sesuai dengan putusan MK bahwa Presiden bisa mengeluarkan Perppu jika ada keadaan yang membutuhkan atau mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat.

Kedua, Perppu itu diterbitkan agar tidak terjadi kekosongan hukum. Ketiga, Perppu diterbitkan pada saat kekosongan hukum tidak bisa diatasi dengan cara membuat undang-undang baru, yang prosesnya akan memakan waktu cukup lama.

Jika kita mencermati perubahan-perubahan atas UU Ormas dalam Perppu tersebut, memang sangat terlihat bahwa pemerintah menghendaki jalan legal yang lebih ringkas dan tegas untuk menangani ormas-ormas yang dinilai bertentangan dengan dasar negara dan konstitusi. Itu hal pertama.

Mekanisme pemberian sanksi terhadap ormas yang melanggar larangan-larangan diperpendek. Tidak ada lagi peringatan-peringatan berjenjang dengan jangka waktu respon yang lama.

Selain itu, pemerintah sangat terlihat ingin menunjukkan ketegasan dalam mekanisme pemberian sanksi. Hal itu terlihat dari penghilangan kewajiban untuk melakukan upaya persuasi sebelum memberikan sanksi pada Pasal 60. Juga, tidak ada lagi sanksi penghentian kegiatan yang bersifat sementara.

Kedua, pemerintah memperluas pengertian dari “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” yang dilarang untuk dianut, dikembangkan, dan disebarkan oleh ormas.

Dalam UU Ormas sebelumnya “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” hanya merujuk kepada ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme saja. Sekarang, pengertiannya diperluas menjadi termasuk “paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Ketiga, pemerintah memberikan ketentuan pidana, yang sebelumya tidak termaktub dalam UU Ormas. Hal itu bisa dilihat pada penyisipan Bab baru. Yaitu Bab XVIIA dan Pasal 82A yang menyertainya.

Keempat, demi memperpendek dan mempertegas mekanisme pemberian sanksi, pemerintah tampaknya menghindarkan pertimbangan Mahkamah Agung, DPRD, dan proses pengadilan dalam menjatuhkan sanksi kepada ormas yang melanggar larangan. Pemerintah berdalih, cara tersebut berdasarkan asas contrarius actus: siapa yang memberikan izin, bisa mencabut izin.

Sementara itu, Penerbitan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas ini juga mendapatkan dukungan positif dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh agama, politikus hingga mahasiswa, diantaranya:

a.Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kiai Said Aqil Siroj mendukung Perppu penerbitan Ormas. Ormas yang mengancam Pancasila harus dibubarkan dan diberantas. Jangan sampai ormas semacam itu menjadi besar sehingga harus diantisipasi sejak dini.

b. Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Buya Syafi’i Ma’arif setuju dengan keluarnya Perppu tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah jangan takut menghadapi gelombang penolakan terhadap Perppu tersebut tetapi juga harus menghindari terjadinya konflik horizontal.

c.  Kapolri Jenderal, Tito Karnavian menegaskan, kepolisian sebagai alat negara mendukung upaya pemerintah dengan mengeluarkan Perppu Ormas sebagai upaya melawan upaya-upaya mengganti dasar ideologi negara.

d.Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan PDI Perjuangan menegaskan dukungan penuh terhadap pemerintah yang menerbitkan Perppu tentang Ormas. Perppu menjadi instrumen hukum bagi pemerintah untuk mencegah dan menindak ormas anti-Pancasila.

e. Ketua Umum DPP PPP, Muhammad Romahurmuziy menegaskan partainya mendukung penuh langkah pemerintah menerbitkan Perppu No 2 tahun 2017 sebagai langkah pemerintah menjawab maraknya ormas yang anti-Pancasila. Romy menilai pemerintah tidak melarang ormas apapun hidup di Indonesia dan Perppu tersebut tidak untuk memberangus kehidupan demokrasi seperti yang disebutkan beberapa kalangan tetapi justru memberikan ruang kepada pemerintah untuk melakukan pembinaan untuk membangun sebuah ormas agar bergerak tetap dalam wadah Pancasila dan NKRI.

f.  Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos menilai penerbitan Perppu tidak menunjukkan pemerintah berlaku diktator atau otoriter. Jika pemerintah diktator, maka akan langsung mengambil tindakan tanpa mengikuti aturan perundang-undangan. Sementara itu, mengenai kekhawatiran soal definisi sepihak dari pemerintah mengenai ormas yang bertentangan dengan Pancasila, Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan pemerintah beserta aparat keamanan dan intelijen memang memiliki otoritas dan kewenangan mendefinisikan ancaman bahaya. Kebebasan berserikat bukan kebebasan absolut sehingga dalam kondisi tertentu bisa ditunda atau ditiadakan pemenuhannya.

g. Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jakarta, Agung Tamtam, menyatakan bahwa melihat kondisi sosial di masyarakat beberapa waktu belakangan ini, semakin maraknya gerakan-gerakan yang mendeklarasikan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila sebagai Ideologi Tunggal Bangsa Indonesia, GMKI Jakarta berpendapat bahwa Keputusan Pemerintah untuk membendung perkembangan gerakan-gerakan tersebut dengan mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 adalah suatu keputusan yang tepat.

h. Komandan Densus 99 Banser, Nurruzaman, mengatakan bahwa GP Ansor sepenuhnya mendukung diterbitkannya Perppu No 2/2017 sebagai landasan hukum untuk menjaga konstitusi negara Pancasila dan NKRI dari rong-rongan ormas radikal yang anti-Pancasila. Ansor pun mengajak seluruh komponen masyarakat mendukung diterbitkannya Perppu ini.

Dengan banyaknya dukungan dari berbagai elemen masyarakat Pemerintah harus berani menindak tegas dengan membubarkan sejumlah ormas yang sudah ketahuan bertentangan dengan Ideologi negara kita yaitu Pancasila. Sanksi harus tegas tidak ada kompromi untuk hal ini.

Namun kita semua berharap dengan ada upaya baru ini, pemerintah tidak pendek akal untuk menjaga demokrasi sambil memastikan bahwa semua ormas harus tunduk kepada konstitusi, karena hukum merupakan panglima dinegara ini.

(HA)

Previous Dukungan Masyarakat Terhadap Penerbitan Perppu Nomor 2/2017
Next Swiss Kucurkan Dana Hibah Sebesar US$75 Juta Untuk Perkuat Kerjasama Ekonomi Dengan RI