Persoalan Kebijakan Industri Pariwisata Terhadap Penyusutan Luas Lahan Pertanian di DIY


Yogyakarta, BuletinInfo – Lahan pertanian di Yogyakarta, setiap tahun semakin menyusut dan berkurang. Sehingga membuat produksi pangan di wilayah tersebut, menurun drastis terutama padi dan sejenisnya. Penyusutan lahan pertanian ini, disebabkan maraknya pembangunan perumuhan, hotel dan pabrik-pabrik di daerah pedesaan.

Alih fungsi lahan pertanian di Yogyakarta dalam satu tahunnya mencapai 200 hektar. Terbanyak alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan, pusat perbelanjaan hingga penderian hotel khususnya di wilayah Kabupaten Sleman, Bantul menyusul Kabupaten Kulonprogo dan segera Kabupate Gunungkidul.

Ikatan Mahasiswa Gunungkidul (IMG) mengadakan acara diskusi bertema “Kebijakan Industri Pariwisata dan Komodifikasi Tanah di DIY”  pada Kamis (18/5) di kampus UNY, Yogyakarta.

Sebagai Informasi bahwa, setelah Bali, DIY menjadi destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan. Dari data BPS DIY tentang jumlah wisatawan pada tahun 2012-2015 terjadi peningkatan yang signifikan.

Pemerintah pusat memang merancang DIY sebagai daerah industri pariwisata lewat Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Sayangnya, boming sektor pariwisata itu juga membawa dampak lainnya yang tidak dapat dipandang sebelah mata.

Turut menjadi pembicara dalam diskusi tersebut, akademisi UGM Laksmi Savitri mensinyalir bahwa sektor pariwisata yang saat ini menjadi primadona telah mengakibatkan adanya penyusutan luasan lahan pertanian secara perlahan-lahan.

“Dua paradoks yang terjadi di Yogyakarta yaitu disatu sisi aspek pariwisata di Jogja secara umum menjual aspek ke-ndeso-annya kepada wisatawan namun pada saat yang sama, sebenarnya sedang terjadi penyusutan lahan pertanian di desa-desa yang secara tidak langsung mengancam keberadaan desa itu sendiri,” paparnya.

Laksmi menerangkan lebih lanjut bahwa berdasarkan dokumen perencanaan yang ada, memang sektor pariwisata sedang diarahkan ke wilayah yang selama ini kurang diminati para wisatawan yaitu Gunungkidul dan Kulonprogo. “Salah satu caranya adalah dengan pembangunan bandara di Kulonprogo sehingga nantinya orang atau wisatawan tidak langsung masuk ke kota Yogyakarta melainkan ke wilayah pesisir selatan (pantai) terlebih dulu,” kata dia.

Selain makin langkanya warga masyarakat khususnya anak muda yang berminat menjalani profesi sebagai petani, luasan lahan pertanian secara perlahan menunjukkan adanya trend penyusutan karena yang terjadi adalah para pemilik tanah yang luas atau di atas 7 hektar, lebih cenderung akan menjual tanahnya dari pada mempertahankannya.

Direktur Walhi Yogyakarta Halik Sandra menyayangkan kualitas lingkungan hidup dari tahun ke tahun yang mengalami degradasi karena pembangunan selalu mementingkan aspek ekonomi.

Menurutnya, masalah yang paling rumit adalah menyelesaikan problem tata ruang di tingkat kecamatan sehingga perubahan tata ruang seharusnya tidak dilakukan secara sembarangan. Aspek tata ruang dari sisi aturannya masih mengakomodir kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap aturan tata ruang itu sendiri sehingga perlu ada evaluasi.

Selain itu, permasalahan lingkungan lainnya yaitu terkait dengan ketersediaan air bagi warga di Yogyakarta.

Berbagai persoalan yang mengiringi makin bomingnya sektor pariwisata tersebut, diharapkan menjadi perhatian khusus dari para stakeholder pariwisata dan dapat segera dicarikan solusi bijak agar pembangunan tidak membawa dampak negatif bagi masyarakat. (19/5)- RN

 

Previous Presiden Jokowi: Organisasi yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI tak bisa dibiarkan
Next Presiden : Peran KPK Sangat Penting Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia