Perundingan Dengan Freeport Indonesia Terancam Dihentikan Akibat Demo Bayaran


Demonstrasi karyawan PT Freeport Indonesia di Kementerian ESDM pada Selasa (7/3) kemarin, diyakini dibiayai perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu.

Hal itu diungkapkan Staf Khusus bidang Komunikasi Menteri ESDM Hadi M. Djuraid yang  mengatakan bahwa perundingan dengan Freeport dilakukan secara intensif sejak pekan lalu.

“Info Bupati (Mimika) aksi ini dibiayai Freeport. Ini tidak fair dan mempengaruhi jalannya perundingan. Bisa jadi perundingan disetop dulu sampai mereka bisa mengendalikan diri,” kata Hadi dalam pertemuan dengan jajaran Bupati Timika Eltinus Omaleng di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (7/3).

Karena, biaya transportasi yang harus dikeluarkan bisa mencapai Rp 5 juta untuk pulang pergi Papua-Jakarta. Belum lagi akomodasi selama di Jakarta.

“Yang demo ini untuk mereka cari makan, saya enggak tahu dari mana mereka. Mereka dibiayai Freeport. Orang-orang ini dipakai Freeport, dibiayai tiket, akomodasi dan lain-lain. Wajar kalau mereka membela Freeport,” ujar Bupati Mimika.

Saat ini, sebetulnya perundingan antara Indonesia dan PT Freeport Indonesia sedang dilakukan, namun demo yang dibayar perusahaan tersebut mengancam pemberhentian sementara perundingan tersebut.

Sebelumnya, Hadi mengatakan bahwa Freeport menghendaki sejumlah persyaratan untuk beralih dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Persyaratan itu antara lain stabilitas fiskal dan kepastian hukum. Pihaknya mengerti dengan keinginan Freeport itu.

“Ini sesuatu yang bisa dirundingkan dan dibicarakan,” ujarnya.

Padahal menurutnya, operasi produksi Freeport seharusnya bisa berjalan normal bila menerima IUPK yang diterbitkan Menteri ESDM Ignasius Jonan pada 10 Februari kemarin. Karena dalam pengantar IUPK tersebut tercantum negosiasi selama 6 bulan terkait perubahan IUPK, yang berarti bahwa  selama 6 bulan itu Freeport bisa ekspor konsentrat tembaga lantaran Kementerian ESDM sudah menerbitkan rekomendasi izin ekspor pada 17 Februari kemarin.

“Kami sudah memberi jalan keluar tapi Freeport bersikeras tidak menggunakan itu,” ujarnya.

Sebelumnya dikatakan bahwa sebetulnya kebijakan pemerintah terkait Freeport sebetulnya sangat didukung oleh seluruh warga Papua.

Hal itu dikatakan oleh Bupati Mimika yang menegaskan selaku pemerintah daerah dan pemegang ulayat mendukung kebijakan pemerintah terkait perubahan Kontrak Karya menjadi IUPK.

Karena selama ini, keuntungan yang didapatkan dari Freeport sangat kecil yaitu sekitar 8 triliun per tahun. Penerimaan itu jauh lebih kecil dibandingkan cukai rokok yang mencapai Rp 139,5 triliun pertahun dan devisa dari tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mencapai Rp 144 triliun pada tahun 2015.

Previous Berbagai Indikator Menunjukan Kebijakan Ekonomi Pemerintah Sudah Tepat
Next Selain Terlibat Dalam Kasus Depo Pertamina, Sandiaga Uno Terlibat Pembobolan Dana Telkom