Petisi Untuk Menutup Perusahaan Sandiaga Yang Rusak Lingkungan


Banyuwangi- Sebuah petisi ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri lingkungan hidup dan Kehutanan oleh lima organisasi untuk menutup  tambang emas di hutan lindung Tumpang Pitu yang berada di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi.

Petisi tersebut bahkan dalam waktu 20 menit setelah dibuat sudah ditandatangani sekitar 200 orang.

Sebelumnya diketahui juga bahwa Perusahaan tambang tersebut adalah PT. Merdeka Copper Gold Tbk, yang merupakan perusahaan milik Sanidaga Uno, Soeryadjaya, dan Boy Thohir.

Petisi tersebut dibuat oleh gabungan Banyuwangi Forum ForEnvironmental Learning (BaFFEL), Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Pusat Studi Hukum HAM Fakuktas Hukum Unair, Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Korda Jawa Timur, dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).

Dijelaskan juga pada petisi yang dibuat Senin (22/8/2016) bahwa gunung Tumpang Pitu adalah hutan yang sekaligus masuk kategori kawasan rawan bencana. Pada 3 Juni 1994, kawasan Tumpang Pitu dan sekitarnya pernah diterjang tsunami yang mengakibatkan banyak korban meninggal dunia.

“Gunung Tumpang Pitu juga memiliki nilai penting bagi masyarakat karena berfungsi sebagai benteng alami dari terjangan tsunami. Sebagai benteng alami dari terjangan tsunami dan daya rusak musim angin barat, tentulah keberadaan Gunung Tumpang Pitu memiliki korelasi dengan aspek keselamatan warga. Salus Populi Suprema Lex (keselamatan warga adalah hukum tertinggi),” tulis petisi tersebut.

Dalam petisi tersebut juga dijelaskan bahwa Menteri Kehutanan yang saat itu dijabat Dzulkifli Hasan telah mengalihfungsi Tumpang Pitu dari hutan lindung menjadi hutan produksi. Lewat surat keputusan Nomor SK. 826/Menhut –II/2013 Menteri Kehutanan Dzulkifli Hasan menurunkan status hutan lindung gunung Tumpang Pitu menjadi hutan produksi. Luas hutan lindung yang diturunkan statusnya itu sebesar 1.942 hektar.
Salah satu pembuat petisi tersebut, Rosdi Bachtiar Martadi, saat diwawancarai oleh kompas.com, mengatakan bahwa tambang emas Tumpang Pitu bukan hanya memunculkan risiko lingkungan, tetapi juga memiliki dampak sosial.

“Beberapa kali terjadi benturan antara warga dengan pihak perusahaan. Terakhir pada November 2015, terjadi benturan dan beberapa masyarakat tertembak. Ada juga yang ditangkap aparat. Komnas HAM juga mencatat kejadian tersebut. Ketika negara melegalkan penurunan status hutan lindung itu artinya negara melegalisasi bencana,” tegasnya.

Dia menambahkan juga bahwa petisi tersebut sengaja dibuat setelah banjir lumpur yang terjadi di pantai Pulau Merah pada pertengahan April 2016, setelah empat bulan peledakan perdana di hutan lindung gunung Tumpang Pitu yang dilakukan PT BSI pada 27 April 2016.

Menurutnya hal itu bukan hanya melumpuhkan pariwisata Pulau Merah, namun juga menimbulkan sekitar 300 hektar ladang jagung juga mengalami gagal panen.

“Untuk itu, kami meminta kepada Presiden Joko Widodo yang juga sarjana kehutanan untuk menutup tambang emas di Tumpang Pitu dan mengembalikan fungsi Tumpang Pitu sebagai hutan lindung,” tegasnya.
Pantai Pulau Merah, salah satu destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi, terkena banjir lumpur sejak 10 hari terakhir. Akibatnya, air laut menjadi keruh dan berwarna cokelat.
Diduga banjir lumpur terjadi akibat pembukaan lahan di gunung Tumpang Pitu yang dibangun untuk kawasan pertambangan emas.
Lebih lanjut, banjir lumpur tersebut bukan hanya menutup daerah tersebut dengan lumpur, namun menyebabkan juga kematian beberapa biota laut dan membuat nelayan terpaksa melaut lebih jauh dari wilayah pantai Pulau Merah.

Keberadaan perusahaan milik Sandiaga Uno tersebut layaknya Freeport selama ini sudah mengeruk kekayaan alam yang dimiliki hutan teraebut. Selain itu, perusahaan Sandiaga tersebut juga menghancurkan alam sekitar hutan tersebut. Hal itulah yang pada akhirnya membuat lima organisasi tersebut melaporkan perusahaan Sandiaga Uno tersebut.

Previous Pilkada Aman dan Lancar, Rupiah Diproyeksi Tetap Stabil
Next Kamerad Dan HMI Minta Kejagung Usut Korupsi Sandiaga

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *