Politisasi Sebuah Kasus Hukum Dalam Hak Angket Isu Ahok


Situasi politik dalam negeri, terutama terkait politik di Jakarta kembali memanas. Hal ini terjadi dikarenakan desakan sejumlah partai di DPR untuk melakukan hak angket terkait isu tidak dinonaktifkannya Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang saat ini sedang terjerat kasus penistaan agama.

Hak angket yang dikemukakan oleh beberapa Fraksi di DPR ini menimbulkan banyak kontra dan penolakan, salah satunya dari Fraksi PDIP dan Fraksi Nasdem.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PDIP di DPR Arif Wibowo mempertanyakan urgensi dari hak angket soal pengembalian jabatan Gubernur DKI Jakarta kepada Basuki T Purnama yang diajukan PAN, PKS, Demokrat dan Gerindra. Arif menilai, hak angket seharusnya digunakan untuk kepentingan lebih strategis.

Hak angket, kata dia, merupakan hak institusi bukan perseorangan atau kelompok tertentu. Usulan penggunaan hak angket akan melalui proses panjang.

“Angket itu hak institusi DPR bukan hak orang perorang. Jadi menurut saya tidak ada urgensinya, lebih baik kita mengundang berbagai pejabat yang kompeten untuk kita mintai penjelasan menyangkut isu yang menarik perhatian kita,” tegas dia.

Hal yang senada juga dikatakan oleh Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate terutama karena isu ini dikeluarkan pada masa tenang Pilkada serentak seperti saat ini, yang seharusnya dijaga kondusivitas.

“Kami menolak usulan itu, kenapa, Ini masalah politik di Pilgub DKI, jangan diangkat persoalan politik di DPR. Ini lagi masa tenang, kita harus menjaga suasana ketenangan ini, maka rakyat di 101 kota provinsi bisa melaksanakan hak konstitusi mereka dengan baik,” kata Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/2).
“Masalah negara ini tidak bisa semuanya diselesaikan dengan angket. Sebelumnya Pilgub DKI masalah di pengadilan Basuki mau dibawa jadi angket penyadapan, setelah itu diam, sekarang mau angket soal pengangkatan kembali Gubernur DKI Jakarta, mau dibuat angket lagi,” sambungnya.

Terutama karena dasar hukum dalam desakan penonaktifan Ahok adalah pasal 83 ayat 1 mengarah kepada dakwaan tunggal atau dakwaan alternatif, di mana semua pasal yang dijeratkan kepada terdakwa di atas ancaman lima tahun penjara.

Sedangkan Ahok sendiri, dalam dakwaannya tidak dijerat dengan pasal yang ancaman hukumannya minimal lima tahun.
“Usulan hak angket ini juga tidak tepat norma karena dakwaan jaksa dakwaan alternatif. Kedua, pasal 83 itu sendiri digunakan apabila hukuman itu hukuman minimal lima tahun ke atas. Ahok ini hukuman maksimal, jadi acuan itu sangat tidak teratur, tidak punya niat baik politik. Kalau mau politik, harus ada niat baik. Kalau untuk mengacaukan, janganlah. Kita mengimbau supaya semua usaha itu disetoplah, berhenti, biarkan rakyat tenang dalam memilih di masa tenang ini,” tegas Johnny.

Tindakan sejumlah Fraksi dalam menggalang hak angket adalah bentuk pemaksaan kehendak segelintir orang di DPR. Desakan untuk menonaktifkan Ahok adalah upaya untuk mempolitisasi sebuah kasus hukum, untuk dimasukan ke dalam ranah politik.

Upaya politisasi ini tentulah tidak tepat, karena terkesan sangat memaksakan kehendak segelintir orang dan membuat polemik baru di dalam situasi politik Jakarta. Terlebih lagi, saat ini adalah masa tenang pilkada serentak dan tindakan segelintir orang tersebut dapat merusak suasana tenang tersebut.

Previous Dorongan Penonaktifan Ahok Bersifat Politis dan Tidak Tepat
Next Umroh Mewah Agus, Ketika Agama, Ulama, Dan Ibadah Digunakan Untuk Kepentingan Politik