PPATK Telah Laporkan Perihal Transfer Rp. 18,9T Oleh WNI Ke Institusi Berwenang Agar Ditelusuri Lebih Lanjut


Jakarta, BuletinInfo.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) perihal transfer Warga Negara Indonesia (WNI) Rp18,9 triliun di Standard Chartered.

“Kalau transaksinya di luar negeri itu masuk ke perbankan Indonesia pasti ada. Itu pasti ada transaksinya dan itu bisa dilaporkan,” kata Wimboh di Jakarta, Sabtu (7/10/2017).

“Jadi transaksi di industri perbankan, jangankan transfer segitu. Kalau transaksi mencurigakan harus dilaporkan ke PPATK,” sambungnya.

Pihaknya pun tidak langsung terburu-buru memanggil pihak Standard Chartered Indonesia untuk menelurusi aliran dana ini dikarenakan hal tersebut perlu koordinasi dengan PPATK.

Pihak PPATKpun mengaku telah menerima laporan dana janggal yang disetor dari Standard Chartered Bank Guernsey, Inggris ke Singapura pada akhir 2015 lalu. Aliran dana tersebut, ditenggarai milik warga negara Indonesia.

Kepala PPATK Ki Agus Badaruddin mengungkapkan, PPATK telah menerima laporan tersebut sejak beberapa bulan yang lalu. Laporan tersebut, pun telah diserahkan kepada institusi berwenang untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.

“PPATK sudah mendapatkan laporan itu sejak dua atau tiga bulan yang lalu. Tapi saya masih belum bisa bilang banyak,” kata Badar, sapaan akrab Ki Agus, Jakarta, Sabtu 7 Oktober 2017.

Meski demikian, Badar belum ingin membeberkan secara rinci asal muasal laporan yang diterima PPATK, dan kepada institusi mana PPATK menyerahkan laporan tersebut. Sebab menurutnya, hal ini masih perlu penelusuran lebih lanjut.

Sementara itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak juga sudah mendapatkan identitas nasabah Warga Negara Indonesia yang transfer uang senilai Rp 18,9 triliun dari Bank Standard Chartered Inggris. Saat ini pihak regulator jasa keuangan Eropa dan Asia menyelidiki hal tersebut.

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiastradi mengungkapkan informasi tersebut didapatkan otomatis dari pihak perbankan dan jasa keuangan. Hal ini sejalan dengan UU Keterbukaan Informasi Pajak yang disahkan mulai Juli 2017.

“Mereka (regulator jasa keuangan Eropa dan Asia) lapor kok Standchart ke kita,” ujar Ken, Sabtu (7/10/2017).

Regulator juga berpesan kepada Ken bahwa nasabah yang transfer Rp 18,6 triliun juga harus memperbaiki SPT-nya.

Ken pun mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Standchart. “Dulu by request. Sekarang otomatis bank atau lembaga jasa keuangan memberikan (informasi) otomatis. Hal itu sesuai UU yang dibuat oleh pemerintah,” papar Ken.

Sebagai informasi, menurut Bloomberg bahwa transfer dana sebesar USD1,4 miliar (sekitar Rp18,9 triliun) milik nasabah asal Indonesia, dipindahkan pada akhir 2015, sebelum Guernsey menerapkan peraturan pelaporan global untuk data pajak, Common Reporting Standard, pada awal 2016.

Mengutip Financial Times, staf Standard Chartered mengaku khawatir transfer yang dilakukan sejumlah nasabah Indonesia tersebut, karena dianggap memerlukan pemeriksaan lebih rinci.

Kasus ini pun menjadi pukulan berat bagi Chief Executive Officer Bill Winters yang memimpin bank asal Inggris tersebut sejak pertengahan 2015. Dalam dua tahun terakhir, Winters menghadapi berbagai problem, dari mulai kasus pelanggaran terhadap sanksi Amerika Serikat atas Iran, hingga tuduhan suap di Indonesia.

Previous Presiden Ingin Bandara Trojoyo Lebih Dikembangkan Untuk Mendukung Konektivitas Antar Pulau
Next Penguatan terhadap Pancasila menjadi salah satu cara untuk menangkal Ateisme