Presiden Diharapkan Evaluasi Kinerja Menhan Dan Panglima TNI


Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mengevaluasi kinerja Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Hal itu terkait berbagai kebijakan di sektor pertahanan kerap tidak sejalan dengan agenda reformasi pertahanan yang dicita-citakan dalam Nawacita.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, agenda reformasi pertahanan bukan hanya jalan di tempat. Dalam sejumlah isu, kebijakan yang dikeluarkan Menhan dan Panglima TNI justru mundur ke belakang.
Karena itu, bagi Al Araf, perlu regenerasi di pucuk pimpinan kedua institusi tersebut. Tujuannya, agar agenda reformasi pertahanan bisa kembali ke rel yang tepat.

“Ada agenda-agenda reformasi pertahanan yang harusnya didorong malah macet dalam dua setengah tahun kepemimpinan Menhan Ryamizard dan Gatot. Karena itu, perlu ada evaluasi menyeluruh. Tidak ada salahnya Jokowi melakukan regenerasi,” ujar Al Araf dalam diskusi Evaluasi Bidang Pertahanan dan Menimbang Pergantian Panglima TNI dan Menhan di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta, Selasa (2/5).

Dia menjelaskan, setidaknya ada 7 tolak ukur yang bisa digunakan untuk menilai kinerja keduanya. Pertama, bidang legislasi. Kedua, kebijakan. Ketiga, implementasi kebijakan. Keempat, profesionalisme aktor. Kelima, efektivitas pengawasan. Keenam, pengelolaan angaran. Dan terakhir, perspektif hak asasi manusia (HAM).

Misalnya terkait legislasi, dia mengatakan, hingga kini Menhan dan Panglima TNI belum memasukan perubahan UU Nomor 31 Tahun 97 tentang Peradilan Militer dan RUU Perbantuan Militer dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Tapi justru RUU Kamnas (Keamanan Nasional) yang dengan substansi yang sama dengan dulu yang mengancam demokrasi,” ujarnya.

Di sisi lain, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Irine Hiraswari Gayatri mengatakan, ada upaya TNI kembali ke ranah sipil dengan menandatangani nota kesepahaman bersama sedikitnya 30 institusi dan lembaga.

Kesepakatan tetsebut, mengatur perbantuan prajurit-prajurit TNI untuk tugas-tugas sipil yang bukan keahlian mereka.

“Sejauh mana militer itu bisa masuk ranah sipil. Itu harus diperhatikan. Sekarang sudah sekitar 30 MoU. Outputnya apa? Ini juga perlu dievaluasi. Seharusnya ada keputusan politik kalau TNI itu diperbantukan di ranah sipil,” ujarnya.

Sementara, menurut Deputi Direktur Riset Elsam Wahyudi Djafar menambahkan, mandeknya agenda reformasi pertahanan berimbas pada sulitnya menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Terlebih, sejumlah pensiunan TNI yang diduga melanggar HAM di masa lalu juga masih bercokol di pemerintahan Jokowi-JK.

Karena itulah, pergantian Menhan dan Panglima TNI diperlukan untuk mendukung agenda-agenda reformasi pertahanan.

Diharapkan dengan adanya pergantian tersebut, agenda reformasi pertahanan dapat kembali berjalan kembali.

Previous Benih-Benih Intoleransi Di Sekolah Masih Ada
Next Sri Mulyani Bongkar Penyelundupan Teksitil

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *