Presiden Jokowi bentuk unit kerja presiden pembinaan ideologi Pancasila atau UKP – PIP


Jakarta, BuletinInfo – Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Dalam UKP-PIP tersebut, presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri masuk struktur dewan pengarah.

“Iya, beliau masuk dewan pengarah,” ujar anggota tim perumus UKP-PIP Yudi Latief saat dihubungi, Jumat (2/6/2017).

Yudi mengatakan Megawati masuk struktur dewan pengarah karena sebagai anak kandung perumus Pancasila, Sukarno. Selain itu, wapres era presiden ke-2 RI Soeharto, Try Sutrisno, masuk jajaran dewan pengarah UKP-PIP. Try Sutrisno masuk ke dewan pengarah sebagai representasi militer.

“Dari keluarga para pendiri bangsa, perumus Pancasila. Jadi biar ada rantai kelanjutan generasi. Ada juga dari representasi tentara Pak Try Sutrisno,” ucap Yudi.

Yudi mengatakan, UKP-PIP juga diisi perwakilan tokoh agama dan komunitas. Mereka di antaranya Ketua Umum MUI Ma’aruf Amin, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin, mantan Ketua MK Mahfud MD, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii, dan tokoh Katolik Franz Magnis Suseno.

“Jadi ada 7 orang dari komunitas dan agama. Dua orang dianggap sebagai pendiri bangsa yang mewakili civilian Bu Mega dan dari army Pak Try Sutrisno,”” kata Yudi saat dimintai konfirmasi.

Seperti diketahui, pada 19 Mei lalu, Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 tentang UKP-PIP. Susunan organisasinya terdiri atas pengarah dan pelaksana (eksekutif). Dewan pengarah terdiri dari sembilan orang dan dewan pelaksana punya satu kepala eksekutif. Dewan pengarah terdiri dari tokoh kenegaraan, tokoh agama dan masyarakat, tokoh purnawirawan TNI dan Polri, serta PNS dan akademisi.

UKP-PIP menyelenggarakan fungsi perumusan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila; penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan road map pembinaan ideologi Pancasila; koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila; serta pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah serta strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. Terakhir, pelaksanaan kerja sama dan hubungan antarlembaga dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
(dkp/erd)

Previous Hanya Dalam Waktu Setahun, Tingkat Daya Saing Investasi Indonesia Naik 6 Level
Next Budi Gunawan: Pancasila harus menjadi Pola hidup seluruh rakyat Indonesia