Presiden Jokowi telah berikan sinyal akan mengeluarkan PAN dari koalisi pemerintah


Jakarta, BuletinInfo -Sikap PAN belakangan ini bagai PKS di jaman SBY. Mengaku koalisi pemerintah tapi pada saat yang sama mengkritisi langkah pemerintah. Ini bagai duri dalam daging, mengaku kawan padahal lawan.

PAN meninggalkan ruang sidang paripurna saat voting UU Pemilu. Ini kan sangat lucu, koalisi pemerintah tapi menolak langkah pemerintah. Bahkan gara-gara kejadian itu Jokowi menyindir PAN.

Jokowi menceritakan saat bertemu dengan PAN, mereka menyampaikan dukungan terhadap usulan pemerintah di RUU Pemilu. Salah satunya soal ambang batas calon presiden atau presidential threshold pada kisaran 20-25 persen. Namun yang terjadi adalah PAN Walk Out dengan seribu alasan.

“Sehari sebelum (sidang paripurna) kan kita sudah ketemu dan akan solid di partai pendukung pemerintah,” ujar Jokowi.

Wah, kalau sudah begini sih namanya sangat kurang ajar. Berjanji didepan Presiden untuk mendukung UU Pemilu, eh saat sidang malah menolak. Bahkan dengan sangat angkuhnya Amien Rais, Ketua Dewan Kehormatan PAN, meminta agar menteri PAN minggat dari kabinet kerja.

“Saya usul supaya Asman Abnur segera keluar dari kabinet. Titik,” tegas Amien.

Asman Abnur sendiri merupakan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Berarti sudah jelas, PAN sudah melawan pemerintah dan masuk pihak oposisi. Jokowi bahkan tidak perlu mengusir PAN, mereka  mengusir diri mereka sendiri.

Pemerintah sendiri membalas dengan signal yang sangat keras. Jokowi menerima petinggi partai dan anggota DPR di Istana Negara beberapa hari setelah sidang UU Pemilu. Anggota DPR itu berasal dari koalisi pendukung pemerintah. Namun tak ada perwakilan PAN tampak hadir.

Mereka adalah Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto, Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng, Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati, Ketua Fraksi PKB Ida Fauziah, Bendahara Fraksi Golkar Robert J Kardinal, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, anggota DPR Fraksi PPP Amir Uskara dan anggota Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon.

Mereka membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan dan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

PAN kemana? Ya di rumah. Ngapain mengundang pihak oposisi? Sudah pasti menolak kok. Perlu diketahui juga PAN merupakan salah satu pihak yang menolak Perppu Ormas. Kenapa ada partai bisa menolak Perppu yang ingin menjaga Pancasila? Tanyakan saja kepada rumput yang bergoyang.

Yandri Susanto, anggota DPR Fraksi PAN juga tidak mengetahui soal pertemuan tersebut. Malahan dirinya tahu tentang pertemuan tersebut karena pemberitaan di media massa. Lucu bukan? Koalisi pemerintah tapi tidak dianggap.

“Enggak tahu, saya nggak tahu. Saya mau live di TV, sudah on the way,” kata Yandri.

“Saya enggak terima undangan kok. SMS nggak ada, apa enggak ada,” tegasnya.

Signal dari Jokowi sudah jelas, PAN akan terdepak dari koalisi. Amien Rais sendiri selalu melawan pemerintah, seolah-olah Jokowi itu diktator. Logika dibuang dan kebencian dipakai, semua yang berhubungan dengan Jokowi langsung dipermasalahkan.

Kenapa PAN bisa begitu berani keluar dari koalisi? Kemungkinan besar mereka mendapatkan tawaran berkoalisi dengan partai lain. Partai yang pasti sudah oposisi dengan pemerintah adalah Gerindra. Bisa saja mereka akan berkoalisi dengan Gerindra dan sekelompoknya.

Padahal PAN sudah berhasil mendapat kursi menteri, tapi entah mengapa mereka bisa tidak puas. Memangnya apa prestasi PAN sehingga berhak mendapat lebih?

Dijamin dalam beberapa hari pemerintah akan mengumumkan PAN sudah dikeluarkan dari koalisi pemerintah. Kalau tidak cocok ya tendang saja, ngapain tetap bergabung?

Previous Hubungan Renggang, PAN Tidak Penuhi Perintah Amien Rais
Next Aksi 287 tidak ada kaitannya dengan GNPF-MUI